SuaraUtara.com, Buol – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Buol dipicu berkurangnya realisasi pasokan BBM dari Pertamina serta kendala distribusi. Kondisi tersebut membuat ketersediaan BBM di tingkat SPBU terganggu dalam beberapa pekan terakhir.
Hal itu terungkap dalam koordinasi dan klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol bersama pengelola SPBU, Rabu (16/9/2026).
Koordinasi dilakukan Asisten II Setda Buol, Syarif Pusadan, SE., bersama Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Buol, Ir. Ani Siti Hanifah, ST., MT., dengan penanggung jawab SPBU Kampung Bugis, Cipto, serta pengelola SPBU Kali, Wayan.
Dari pertemuan tersebut diketahui adanya selisih cukup besar antara jumlah BBM yang diajukan SPBU dengan volume yang direalisasikan.
Dalam kondisi normal, SPBU mengajukan sekaligus menerima pasokan sekitar 32 kiloliter (KL). Namun, dalam sekitar dua pekan terakhir, realisasi pengiriman mengalami penurunan.
Untuk salah satu pengiriman, permintaan sebanyak 32 KL hanya direalisasikan 16 KL. Pada pengiriman berikutnya, dari permintaan 24 KL, pasokan yang diterima hanya 8 KL.
Penurunan volume tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM harian di SPBU dan kemudian memicu antrean kendaraan.
Selain pengurangan realisasi pasokan, terdapat sejumlah faktor yang disebut memengaruhi kelancaran distribusi BBM.
Di antaranya kendala pengangkutan dan keterlambatan kedatangan armada tanker, penyesuaian kondisi stok di depot, serta pengaturan distribusi Pertamina untuk menjaga ketersediaan stok secara berkala di tingkat regional.
Situasi tersebut membuat pasokan yang diterima SPBU tidak selalu sesuai dengan jumlah yang diajukan.
Di sisi lain, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi juga ikut memberi tekanan terhadap ketersediaan pasokan.
Peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah adanya perubahan harga per 1 September 2026 disebut turut meningkatkan kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam koordinasi tersebut, kebutuhan BBM di wilayah Sulawesi meningkat sekitar 10 hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026.
Kondisi ini juga disebut diperburuk oleh aksi pembelian berlebihan atau panic buying. Sementara itu, dugaan adanya penimbunan oleh oknum masih perlu dibuktikan melalui pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kabupaten Buol bersama Satgas BBM dan para pengelola SPBU menyatakan akan memperkuat koordinasi untuk mengatasi persoalan antrean dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemda Buol juga berkomitmen menyampaikan perkembangan kondisi pasokan secara transparan dan tertulis agar informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak menimbulkan multitafsir.
Pemantauan terhadap distribusi BBM akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan pihak Pertamina.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pasokan BBM di Kabupaten Buol kembali normal, sekaligus mencegah terjadinya pembelian berlebihan dan penyimpangan distribusi di tingkat lapangan.***
