SuaraUtara.com, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Entri Meeting Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati. Senin, 7/9/2026.
Agenda tersebut menjadi tahapan awal dalam proses evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Evaluasi kali ini menyasar sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah. Fokus utama diarahkan pada sektor ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, evaluasi juga melibatkan perangkat daerah wajib, yakni Inspektorat, Bappeda, dan BPKAD.
Entri meeting menjadi momentum penting untuk memetakan tingkat maturitas penerapan SPIP sekaligus melihat sejauh mana sistem pengendalian intern telah berjalan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan hasil evaluasi dapat mendorong pencapaian SPIP Level 3 penuh atau level Terdefinisi.
“Semoga hasil evaluasi kali ini bisa menempatkan Kabupaten Buol pada level 3 penuh (Terdefinisi),” ujar perwakilan tim evaluator.
Target tersebut tidak sekadar menyangkut capaian administratif. Level maturitas SPIP juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, serta mampu mengelola risiko dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pemilihan ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai fokus evaluasi dinilai strategis karena kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan capaian pembangunan daerah.
Melalui evaluasi terintegrasi, setiap perangkat daerah pengampu diharapkan mampu menunjukkan penerapan pengendalian intern dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program.
Sementara keterlibatan Inspektorat, Bappeda, dan BPKAD sebagai perangkat daerah wajib memperkuat keterpaduan antara fungsi pengawasan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Evaluasi ini sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai celah pengendalian yang masih perlu diperbaiki.
Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi dapat menjadi dasar perbaikan nyata terhadap sistem kerja pemerintahan di Kabupaten Buol.***
