SUARAUTARA.COM,Minahasa – Dewan Pengurus Pusat Barisan Masyarakat Adat (DPP Barmas) melalui Ketua Investigasi, Meidy Tendean, mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memastikan bahwa proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) 2025 berlangsung transparan dan bebas dari persoalan hukum.
Pernyataan ini disampaikan Tendean pada Rabu (22/1) sebagai respons atas berbagai isu yang mencuat terkait proses pemilihan tersebut.
Menurut Tendean, integritas calon rektor menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak memiliki catatan buruk, terutama dalam hal pelanggaran hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menginginkan rektor UNIMA yang bersih, berintegritas, dan bebas dari dugaan pelanggaran, termasuk isu plagiat yang santer terdengar baru-baru ini,” ungkapnya.
Lebih jauh, Tendean mengkritisi dugaan adanya praktik politik uang yang mencederai proses pemilihan rektor. Ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap laporan atau indikasi pelanggaran.
“Dugaan politik uang ini mencoreng dunia pendidikan. Kami berharap pihak kepolisian dan kejaksaan proaktif menelusuri kebenarannya,” tegasnya.
DPP Barmas juga mengingatkan Kementerian Pendidikan Tinggi agar tidak mengabaikan laporan masyarakat terkait para calon. Menurut Tendean, keputusan yang salah dapat berdampak buruk pada citra UNIMA sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Sulawesi Utara.
“Keberlanjutan UNIMA bergantung pada kepemimpinan yang memiliki visi, komitmen, dan rekam jejak yang bersih. Kementerian harus cermat memilih sosok terbaik,” tambahnya.
Dengan pemilihan rektor yang semakin dekat, DPP Barmas berharap seluruh pihak yang terlibat menjunjung tinggi integritas demi masa depan pendidikan yang lebih baik. UNIMA, sebagai institusi yang menjadi tumpuan harapan generasi muda, perlu dipimpin oleh seseorang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai etika dan kejujuran.(ara)
