MUARA ENIM, SUARAUTARA.COM – Pernyataan Penjabat Bupati (Pj) Muara Enim, Ahmad Rizali yang menyebut jika penggiat kontrol sosial tidak menerima gaji maka cari saja pekerjaan lain, berbuntut panjang. Peryataan Ahmad Rizali itu Ia tulis di salah satu group Whatsapp Muara Enim beberapa waktu lalu,
Pernyataan tak terpuji dari seorang pejabat Bupati itu kemudian menuai protes keras dari ratusan aktivis dan pewarta di Kabupaten Muara Enim., Sumatera Selatan.
Ratusan massa yang berasal dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi profesi kewartawanan, Selasa (2/7/2024) menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Muara Enim menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pernyataan Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan massa aksi mulai berkumpul di Terminal Muara Enim sejak pukul 09.00 WIB, sekitar pukul 10.00 wib ratusan massa mulai melakukan long march menuju Kantor Bupati Muara Enim menyusuri jalan Ahmad Yani.
Iring – iringan massa sempat terhenti karena pintu pagar Komplek Kantor Bupati Muara Enim dikunci dan dihadang oleh puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), namun karena tumpukan masa mengakibatkan kemacetan lalu lintas maka akhirnya massa diperbolehkan menyampaikan tuntutannya di halaman depan Kantor Bupati Muara Enim.
Salah satu aktivis Kabupaten Muara Enim, Yunizar saat diwawancarai mengatakan, pernyataan Pj Bupati Muara Enim di salah satu group WA telah membuat kegaduhan karena terkesan melecehkan penggiat kontrol sosial di Muara Enim. ”Bukan cuma itu, menurut penilaian kami, Dr H Ahmad Rizali MA merupakan pemimpin Kabupaten Muara Enim yang paling buruk sepanjang sejarah, oleh sebab itu, kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mengganti Pj Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Rizali,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Aktivis LSM ABDI LESTARI (LSM-ABRI), Reza Fahlevi, menurutnya Dr H Ahmad Rizali MA harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim, jika tuntutan massa tidak segera dipenuhi oleh Menteri Dalam Negeri, pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan masa yang lebih besar.
”Tuntutan pencopotan Dr H Ahmad Rizali MA dari jabatannya sebagai Pj Bupati Muara Enim jangan ditunda – tunda lagi hingga masa jabatannya berakhir, untuk itu kami para penggiat kontrol sosial menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Adapun tuntutan massa penggiat kontrol sosial adalah :
1. Mengecam keras komentar dan Pj Bupati Muara Enim tentang kontrol sosial.
2. Menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizali telah melakukan persekusi dan melecehkan keberadaan aktifitas para pegiat kontrol sosial.
3. Menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizali telah menyinggung dan menyakiti hati para pegiat kontrol sosial sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif
4. Menyatakan bahwa saudara Ahmad Rizali tdak patut lagi untuk meneruskan jabatannya selaku Pj Bupati Muara Enim.
5. Meminta kepada Mentri Dalam Negri (Mendagri) RI untuk mencabut status jabatan saudara Ahmad Rizali sebagai Penjabat Bupati.
6. Meminta kepada Mendagri untuk segera mengganti Penjabat Bupati dari saudara Ahmad Rizali dengan orang lain yang dianggap lebih layak dan mumpuni serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Muara Enim.
Penyampaian aspirasi olah massa aksi berlangsung kurang lebih selama 1 jam sebelum akhirnya ditanggapi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Ir Yulius, Msi yang menyatakan, aspirasi dan tuntutan massa aksi akan segera disampaikan kepada pihak yang berwenang. [**/Russilin]
