Suarautara.com, Malang – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Malang Raya, Hasanudin Wahid, menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjalankan politik dengan orientasi kepentingan bangsa dan rakyat, bukan untuk mencari keuntungan politik semata.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasanudin Wahid usai menghadiri Sarasehan Politik bertajuk “Satu Barisan Melipatgandakan Kemenangan” yang digelar oleh DPC PKB Kabupaten Malang di Kabupaten Malang, Minggu (8/3/2026).
Menurut Hasanudin, watak politik PKB sejak awal didasarkan pada kepentingan besar bangsa, yakni memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga etika politik yang beradab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PKB itu kalau di politik tidak mencari untung. Jadi kalau ditanyakan soal menguntungkan atau tidak, itu bukan watak PKB. Bagi PKB yang terpenting adalah apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” tegas Hasanudin.
Ia menjelaskan, ukuran keberhasilan politik bagi PKB bukan semata soal kekuasaan, melainkan apakah rakyat semakin sejahtera, apakah kehidupan politik semakin beradab, serta apakah pemerintah mampu bekerja dengan dukungan politik yang kuat.
“Ukuran kita sederhana, apakah rakyat semakin sejahtera atau tidak, politik semakin beradab atau tidak, dan apakah pemerintah mendapatkan dukungan penuh untuk bekerja bagi rakyat,” ujarnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Hasanudin juga menekankan pentingnya seluruh kekuatan politik di Indonesia bersatu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.
Menurutnya, dukungan lintas kekuatan politik dan elemen bangsa sangat diperlukan di tengah dinamika global yang saat ini masih penuh ketidakpastian.
“Kita harus bahu-membahu, seluruh kekuatan politik dan elemen bangsa membantu sepenuhnya Pak Prabowo dan pemerintahannya untuk mempercepat hadirnya kesejahteraan di masyarakat,” katanya.
Hasanudin menilai pemerintah telah mengantisipasi berbagai dinamika global, termasuk dampak konflik internasional yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional.
“Insya Allah situasi masih dalam kendali. Turbulensi akibat perang Iran–Israel atau peristiwa global lainnya sudah diantisipasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara aktif mengajak berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, kekuatan politik, hingga civil society untuk berdialog mengenai kondisi geopolitik dunia dan langkah strategis pemerintah.
“Semua diajak bertemu di Istana. Dari lintas sektor dijelaskan bagaimana geopolitik dunia saat ini dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah,” ungkap Hasanudin.
Karena itu, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika global.
“Yang penting masyarakat tenang, tidak perlu panik menghadapi turbulensi global. Jalankan kehidupan seperti biasa dan percayakan kepada pemerintah serta para elite bangsa untuk mengurusinya,” ujarnya.
Penataan Aset Negara dan Tambang Ilegal
Hasanudin juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menata pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menyelamatkan aset-aset negara dari praktik ilegal.
“Pemerintah ingin menertibkan semuanya. Tidak boleh ada lagi illegal mining, tidak boleh ada pengelolaan sumber daya alam yang ilegal, termasuk di sektor sawit,” tegasnya.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah yang bertugas menjalankan kebijakan tersebut memiliki visi yang sama dengan Presiden Prabowo.
“Kita berharap anak buah Pak Prabowo yang menangani hal ini benar-benar satu visi, sehingga kebijakan yang diinginkan Presiden dilaksanakan dengan baik tanpa deviasi,” katanya.
Sebagai anggota DPR yang membidangi keuangan, Hasanudin mengaku saat ini juga aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan selama bulan Ramadan untuk memastikan kondisi inflasi dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Ia mengunjungi sejumlah pasar di wilayah Malang Raya guna memantau perkembangan harga bahan pangan.
“Saya keliling selama Ramadan ini untuk mengecek apakah terjadi inflasi atau tidak, dan melihat kenaikan bahan pokok,” jelasnya.
Dari hasil pemantauan sementara, ia menyebut harga cabai keriting masih tergolong tinggi, meskipun pemerintah daerah mulai melakukan langkah penanganan.
“Yang masih tinggi itu cabai keriting. Tapi pemerintah daerah sudah mulai mengatasinya,” ujarnya.
Hasanudin menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah intervensi, termasuk melalui Satgas Pangan untuk menertibkan jalur distribusi bahan pokok.
Menurutnya, persoalan mahalnya harga seringkali disebabkan oleh distribusi yang tidak efisien.
“Distribusinya harus ditertibkan. Contohnya wortel, Malang ini penghasil, tidak perlu ke kota lain dulu baru kembali lagi ke Malang. Jalurnya harus jelas supaya harga tidak mahal,” katanya.
Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang
Di sisi lain, Hasanudin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB terkait komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Malang.
Ia menyebutkan, dengan raihan tiga kursi yang dimiliki PKB di parlemen daerah, dirinya telah mengajukan usulan agar kader PKB dapat dipercaya menduduki posisi strategis.
“Saya sudah mengusulkan kepada DPP terkait posisi Ketua DPRD Kabupaten Malang,” pungkas Hasanudin Wahid.
Hadir pada sarasehan tersebut, Ketua, Sekretaris, Pengurus, Kader dan seluruh simpatisan PKB se – Kabupaten Malang.
