Suarautara.com, Banggai – Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Banggai, Selasa (21/4/2026), di Luwuk.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo.
Dalam kesempatan itu, Wabup Furqanuddin mewakili Bupati Banggai memaparkan kondisi keuangan daerah serta capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporannya, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,688 triliun dari target Rp2,942 triliun atau mencapai 91,39 persen. Meski secara umum belum memenuhi target, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui ekspektasi.
Dari target PAD sebesar Rp294,5 miliar, realisasinya mencapai Rp305,26 miliar.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian fiskal daerah di tengah berbagai tantangan.
Namun demikian, penurunan terjadi pada sektor pendapatan transfer. Dari target Rp2,622 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp2,358 triliun atau sebesar 89,94 persen.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah yang mencakup belanja operasi dan belanja modal, realisasi anggaran mencapai Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau sebesar 92,04 persen.
Selain memaparkan kondisi keuangan, Wabup Furqanuddin juga menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah di sejumlah sektor strategis, di antaranya pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, investasi daerah, hingga reformasi birokrasi.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari DPRD serta masyarakat akan kami jadikan sebagai bahan kajian dan penyempurnaan kinerja ke depan,” ujarnya.
Terkait hambatan dalam penyaluran dana transfer dari pusat, Pemda Banggai disebut terus melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat.
Hal ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam forum bersama sejumlah kepala daerah.
Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan bahwa dana transfer ini sangat penting bagi daerah. Harapannya ada dukungan dari DPRD, bahkan bisa bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait agar hak-hak daerah segera dicairkan,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Daerah Banggai juga telah melakukan pemetaan serta penyesuaian anggaran guna menjaga stabilitas pembangunan daerah.(AM’oks69)
