Malang, suarautara com – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Malang H. Makhrus Sholeh meminta pemerintah mempertahankan kebijakan perpajakan yang ramah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, insentif pajak menjadi faktor penting untuk menjaga tren pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat di sektor pertanian dan usaha kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan Makhrus seusai mengikuti Forum Cangkrukan Pancasila di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026). Ia menilai skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen masih menjadi pilihan paling realistis bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan yang memadai.
“Banyak UMKM yang belum memahami tata cara penyusunan laporan keuangan. Terutama yang omzetnya masih di bawah Rp1 miliar atau Rp2 miliar. Mereka belum memiliki sistem pembukuan yang memadai. Karena itu kami berharap skema PPh final 0,5 persen tetap diberlakukan,” kata Makhrus.
Menurutnya, perubahan mekanisme perpajakan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan secara penuh justru berpotensi menjadi hambatan baru bagi pelaku usaha kecil. Karena itu, kebijakan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan administrasi UMKM agar mereka dapat lebih fokus mengembangkan usahanya.
Selain menyampaikan aspirasi UMKM, Makhrus juga menyoroti kondisi sektor pertanian yang mulai bangkit. Ia menyebut meningkatnya harga sejumlah komoditas membuat petani kembali bergairah untuk memperluas produksi.
“Sekarang harga jeruk, buah-buahan, cabai, dan sayuran cukup baik. Petani kembali bersemangat. Dulu banyak yang enggan menanam padi, tetapi setelah harga gabah dipatok minimal Rp2.500, semangat mereka tumbuh lagi. Kedelai juga mulai dipatok harganya sehingga ketergantungan terhadap impor bisa semakin ditekan,” ujarnya.
Makhrus menilai kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga dasar sejumlah komoditas telah memberikan kepastian bagi petani. Dampaknya, aktivitas pertanian di tingkat bawah mulai bergerak lebih baik dibanding beberapa waktu lalu.
Ia bahkan menyebut tekanan ekonomi saat ini lebih banyak dirasakan sektor usaha besar, sedangkan masyarakat di tingkat akar rumput mulai menikmati perbaikan kondisi ekonomi.
“Yang banyak merasakan tekanan justru sektor-sektor besar. Di level bawah, sebenarnya kondisinya mulai membaik. Hari ini fokus kita adalah bagaimana UMKM bisa semakin maju, sukses, dan bersama-sama mendorong kemajuan Indonesia,” ungkapnya.
Di sisi lain, Makhrus yang juga berkaitan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) meminta pemerintah pusat memberikan dukungan lebih besar terhadap program pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, penghapusan BPHTB dan PBG oleh pemerintah daerah sudah menjadi langkah positif yang perlu diikuti dengan relaksasi PPh 1 persen dari pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah daerah sudah rela menghapus BPHTB dan PBG untuk mendukung program tiga juta rumah, maka pemerintah pusat seharusnya juga mempertimbangkan penghapusan PPh 1 persen tersebut. Mayoritas anggota APERSI adalah pengembang rumah subsidi skala kecil yang membangun 40 hingga 100 unit. Mereka juga merupakan pelaku UMKM,” tegasnya.
Makhrus berharap usulan yang mengemuka dalam Forum Cangkrukan Pancasila dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat agar kebijakan fiskal lebih berpihak pada petani, UMKM, dan pengembang rumah subsidi. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat penciptaan lapangan kerja di daerah.
Reporter SUSENO
