Buol, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Dadang, SH., MH., saat menghadiri kegiatan literasi dan edukasi keuangan bertema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Surya Wisata, Kamis (19/6).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PT. Pegadaian Cabang Toli-Toli, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Sulteng Cabang Buol, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya, Sekda Dadang menegaskan pentingnya literasi keuangan di tengah derasnya arus transformasi digital di sektor jasa keuangan. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan legal, pengelolaan keuangan yang bijak, serta kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal, merupakan langkah penting membangun masyarakat yang tangguh secara ekonomi.
“Literasi keuangan bukan sekadar mengenal istilah ekonomi. Ini soal bagaimana masyarakat mampu mengatur keuangan pribadi dan keluarga, memilih lembaga keuangan yang resmi, hingga mengenali potensi risiko dan cara mengantisipasinya,” tegasnya.
Sekda Dadang juga menyampaikan bahwa maraknya investasi ilegal yang menyasar hingga pelosok desa adalah bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas entitas keuangan. Ia mendorong agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti di ruangan seminar saja, tetapi dilanjutkan dengan gerakan literasi keuangan yang menjangkau desa, sekolah, pasar, hingga komunitas kecil.
Senada dengan hal itu, perwakilan PT. Pegadaian Cabang Toli-Toli, Firdaus Tondok Salassa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digagas OJK. Ia menyoroti maraknya penipuan berkedok investasi yang belakangan memanfaatkan tokoh publik untuk menggaet korban. Ia menghimbau agar masyarakat harus makin kritis dan tidak langsung percaya. “Pastikan produk keuangan yang digunakan diawasi oleh OJK,” tegas Firdaus.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol, Ade Irma S. Mailili, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan yang matang. Ia menyambut baik kolaborasi lintas lembaga ini sebagai bentuk nyata mendorong pemahaman finansial masyarakat di tingkat lokal.
Sementara itu, Megawati dari OJK Provinsi Sulawesi Tengah yang secara khusus memaparkan bahaya investasi ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Ia memaparkan bahwa OMC (Omnicom Group) merupakan aktivitas keuangan yang tidak memiliki izin resmi dan bukan merupakan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Ia menegaskan bahwa OJK hanya melindungi konsumen yang berurusan dengan lembaga jasa keuangan yang berizin. OMC, yang mengklaim sebagai perusahaan periklanan, justru terindikasi sebagai investasi ilegal karena memenuhi ciri-ciri seperti legalitas tidak jelas, menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, menggunakan sistem member-get-member (skema piramida), dan menawarkan investasi tanpa risiko.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari gerakan edukasi keuangan berkelanjutan di Kabupaten Buol sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap potensi kejahatan finansial di era digital.
(Diskominfostandi)
