PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dihelat tanggal 27 November Tahun 2024 ini. Sementara untuk pendaftaran calon kepala daerah dibuka mulai tanggal 27 – 29 Agustus bulan ini.
Pada hajat pilkada serentak, masyarakat akan memilih gubernur, walikota dan bupati beserta masing-masing wakilnya. Dan menjelang waktu pendaftaran, sejumlah partai politik (parpol) tentu sudah mempersiapkan figurnya masing-masing untuk didaftarkan sebagai calon kepala daerah.
Bukan hanya sebulan atau dua bulan, para calon kepala daerah yang bakal diusung parpol tentu sudah melewati tahap rekuirtmen dan jejaring yang ketat di internal masing-masing parpol. Selain, faktor popularitas dan elektabilitas, pun royalitas menjadi pilihan prioritas–sebab parpol tidak mungkin memilih “kalah” atau sekadar pelengkap kontestasi pilkada serentak 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehingga, parpol betul-betul menyiapkan calon yang akan mereka usung nantinya. Dan bahkan, berbagai cara pun akan mereka tempuh untuk memperoleh calon kepala daerah yang siap dan memiliki track record baik. Entah itu kader parpol atau bukan kader, asalkan memiliki syarat dan kriteria sesuai keinginan partai politik.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sudah muncul calon kepala daerah di berbagai platform media sosial. Bukan hanya di media sosial, baliho para calon kepala daerah sudah ramai terpampang di jalanan dan perkampungan.
Sejauh ini, ada nama-nama yang tak asing lagi dan cukup populis di kalangan masyarakat. Beberapa nama itu, adalah: Yusra Alhabsyi, Sukron Mamonto, Limi Mokodompit dan belakangan ada nama Aditya Anugerah Moha serta Penjabat Bupati Jusnan Mokoginta yang tersiar kabar bakal maju di perhelatan pilkada Bolmong 2024.
Kendati nama-nama di atas baru sebatas wacana dan perbincangan di media sosial–karena kita masih menunggu proses pendaftaran tanggal 27 – 29 Agustus, akan tetapi kemunculan mereka telah memberikan dampak terutama sekali edukasi politik secara personal bagi para calon kepala daerah.
Edukasi ini penting; untuk melihat, menilai dan memilih siapa pemimpin yang ideal untuk mendapat legitimasi masyarakat. Olehnya, mestinya juga ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu para kandidasi maupun parpol–bahwa calon yang diusung merupakan pemimpin yang ideal dan bisa mengayomi masyarakat.
Pada sisi lain, pihak penyelenggara akan lebih mudah mengontrol dan mengawasi praktek-praktek politik uang–karena calon kepala daerah yang nantinya dipilih sudah melalui proses seleksi serta edukasi secara massif dari masyarakat itu sendiri. Sehingga secara sadar mereka memilih bukan karena uang melainkan karena keinginan sesuai hati nurani mereka sendiri. Inilah yang kita harapkan dari proses demokrasi sesuai dengan konstitusi negara kita.
Jika demikian adanya, masyarakat wabil khusus masyarakat Bolaang Mongondow sudah lebih cerdas dan sadar bahwa hajat pilkada bukanlah sarana untuk “menghabur-haburkan” uang, melainkan sebagai sarana yang paling mendasar untuk melahirkan pemimpin yang betul-betul berkualitas untuk Bolaang Mongondow yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera.
Kalau umumnya masyarakat memiliki keinginan seperti tersebut di atas, harapan saya; agar replika Komalig bisa berdiri kokoh di bekas Ibukota kerajaan, yaitu; di desa Bolaang. Oh ya satu lagi, semua ASN bisa tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow khususnya di Ibukota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Setuju atau tidak, itu harapan saya sebagai warga Bolaang Mongondow.
*Penulis adalah Tokoh Pemuda Bolaang Mongondow*
