Suarautara.com, Banggai – Harapan masyarakat Desa Hunduhon dan Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, untuk menikmati layanan air bersih kembali pupus. Proyek peningkatan jaringan air minum yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai dilaporkan belum memberikan manfaat nyata, meski telah dua kali dilaksanakan.
Program tersebut merupakan bagian dari pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya pada sub kegiatan peningkatan jaringan perpipaan.
Proyek ini mulai dikerjakan pada 17 Oktober 2025 dengan nomor kontrak 03/SP/KPA-AMAL/57028290/DISPUPR/2025, menggunakan anggaran sebesar Rp484 juta dengan masa kerja 75 hari kalender.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Jaringan perpipaan yang seharusnya menjangkau pemukiman warga belum sepenuhnya terpasang.
Bahkan, masyarakat menyebut pihak penyedia proyek tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan.
Sejumlah warga mengungkapkan pada senin, 20/4/2026 dengan awak media, bahwa pelaksanaan proyek hanya berfokus pada perbaikan jaringan pipa lama, bukan membangun jalur baru yang sangat dibutuhkan warga, khususnya di wilayah dataran tinggi desa.
Kalau hanya perbaiki pipa lama, itu cuma melayani jalur bawah yang sudah ada. Kami di atas tidak kebagian. Seharusnya dibuat jalur baru supaya semua warga bisa menikmati air bersih,” ujar salah satu warga.
Kepala Desa Hunduhon, Saiful Bahri, mengaku belum pernah bertemu langsung dengan pihak penyedia proyek. Ia menegaskan akan menyampaikan aspirasi masyarakat jika pertemuan tersebut dapat dilakukan.
Sampai sekarang belum pernah bertemu dengan penyedia. Tapi kalau ada kesempatan, saya akan sampaikan bahwa masyarakat minta dibuatkan jalur baru,” ujarnya.
Saiful juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengusulkan kepada pihak dinas agar digelar pertemuan terbuka di tingkat kecamatan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapat tanggapan.
Hal senada disampaikan Camat Luwuk Timur, Buyung Lasantu. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, pihak dinas, serta penyedia proyek.
Kami sudah sampaikan agar semua pihak duduk bersama supaya jelas. Ini proyek untuk masyarakat, jadi harus terbuka,” tegasnya.
Hingga saat ini, masyarakat Desa Hunduhon dan Desa Uwedikan masih menunggu kejelasan kelanjutan proyek tersebut.
Sampai berita ini di turunkan masyarakat desak pihak terkait harus bertanggung jawab atas kegagalan ke dua proyek ini dengan biaya yang sangat besar sehingga.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk membangun jalur baru dan membuka informasi secara transparan, agar kebutuhan dasar air bersih dapat terpenuhi tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.(AM’oks69)
