Suarautara.com, Touna – Program Jaga Desa merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Namun hingga saat ini, program tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kepala desa di Kabupaten Tojo Una-Una.
Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una menilai, rendahnya pemanfaatan program Jaga Desa membuat proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan edukasi belum berjalan maksimal. Padahal, program ini dirancang sebagai sarana untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara agar lebih tertib dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran pembangunan di tingkat OPD hingga pemerintah desa.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Muh. Nuzul, menjelaskan bahwa Jaga Desa seharusnya menjadi wadah penting bagi pimpinan OPD maupun kepala desa untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara.
“Seharusnya pemerintah daerah melalui para pimpinan OPD atau kepala-kepala desa memanfaatkan program Jaga Desa ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola anggaran, sehingga dapat menghindari terjadinya korupsi,” kata Nuzul.
Menurutnya, edukasi yang diberikan melalui program Jaga Desa dapat mencegah terjadinya praktik penyelewengan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Lebih lanjut, Nuzul menekankan bahwa program ini jangan dipahami sebagai ancaman atau momok yang dapat menghambat kebijakan daerah hanya karena adanya kekhawatiran terhadap aspek hukum.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak menjadikan program Jaga Desa sebagai momok yang menjerat langkah dan kebijakan OPD atau pemerintah desa. Namun justru harus dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kapasitas pengetahuan dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.
Dengan pemahaman dan pengelolaan anggaran yang benar, ia berharap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Tojo Una-Una dapat dicegah sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.**/Agung]
