Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, DPRD dan Eksekutif Minahasa Sepakat Jaga Akuntabilitas

Rabu, 16 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARA.COM,TONDANO — Komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan dalam sidang paripurna DPRD Minahasa yang digelar Selasa (15/7/2025). Dalam rapat tingkat II tersebut, Dewan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sidang yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Minahasa ini dipimpin Ketua DPRD Drs. Robby Longkutoy, MM, bersama unsur pimpinan dewan lainnya. Dari eksekutif, hadir langsung Bupati Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., serta Sekda Dr. Lynda D. Watania dan unsur Forkopimda.

Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan panjang di Badan Anggaran, termasuk penilaian teknis dan evaluasi substansi. Melalui juru bicara Ansye Taniowas, Banggar menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Ranperda layak ditetapkan sebagai Perda.

Persetujuan disampaikan pula dalam pendapat akhir fraksi. Golkar menekankan efisiensi anggaran dan penguatan infrastruktur layanan publik. Gerindra menggarisbawahi pentingnya tata kelola aset dan penguatan hukum dalam pertanggungjawaban anggaran. Sementara PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap substansi Ranperda, seraya mendorong konsistensi pelaksanaan program pro-rakyat.

Penandatanganan berita acara dilakukan usai pandangan fraksi, menandai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Dalam sambutan pasca-persetujuan, Bupati Dondokambey menyampaikan bahwa pertanggungjawaban anggaran adalah manifestasi komitmen moral dan hukum pemerintah kepada rakyat. Ia juga mengapresiasi kerja sama DPRD yang disebutnya sebagai bagian dari kematangan demokrasi daerah.

“Kami tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara etis kepada masyarakat Minahasa,” kata Dondokambey.

Ia juga mengumumkan bahwa Minahasa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk kesebelas kalinya secara beruntun—sebuah pencapaian yang menurutnya tidak lepas dari sinergi antara semua elemen pemerintahan daerah.

Menutup rangkaian sidang, Ketua DPRD mengajak semua pihak menyambut Hari Pengucapan Syukur yang akan digelar pada 20 Juli 2025 dengan semangat kesederhanaan dan kekeluargaan.(ara)

Berita Terkait

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 12:30 WITA

Wujud Kepedulian terhadap Sesama, Babinsa Koramil 0823/10 Arjasa Salurkan Bantuan Beras

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 11:28 WITA

Puluhan Anggota Satpol-PP yang Tergabung Tim BKC Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terbaru