KPU Buol Bakal Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

Kamis, 15 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Alamsyah (Ketua KPU Kabupaten Buol)

Alamsyah (Ketua KPU Kabupaten Buol)

SUARAUTARA, Buol – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol rencananya akan menggelar Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol dalam Pemilu 2024 mendatang, di Hotel Surya Wisata, Kelurahan Leok 2, Kamis (15/12/2022), malam ini sekitar pukul 19.30 wita.

Informasi ini berdasarkan surat undangan resmi dari KPU Buol yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buol Alamsyah, yang ditujukan kepada media ini sebagai salah satu peserta pada Uji Publi tersebut.

Selain Pers, pimpinan Ormas, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh agama juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

Alamsyah selaku ketua KPU Buol menjelaskan, dasar hukum kegiatan itu salah satunya Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu. Saat ini KPU telah memasuki tahapan penataan dapil dan penataan alokasi kursi untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024.

Untuk diketahui, dapil atau daerah pemilihan merupakan batas wilayah/area kompetisi, untuk memperebutkan suatu jabatan politik yang dipilih.

“Maka uji publik penting dilaksanakan, untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait,” tukas Alamsyah.

Alam sapaan akrabnya menerangkan, penataan Dapil meliputi beberapa prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Kemudian, ketentuan dalam penataan dapil, antara lain dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, atau bagian kecamatan, di mana alokasi kursi setiap Dapil paling sedikit tiga dan paling banyak 12 (district Magnitude Besar). Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi, serta memperhatikan prinsip penataan Dapil,” pungkasnya. [uchan]

Berita Terkait

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo Bahas Agenda Persetujuan Rancangan Daerah APBD Tahun 2027
Bantuan Pusat Rp500 Miliar, Ketua DPC Hanura Jember: Bukti Nyata Sinergi Daerah dan Pusat
TIDAR/Tunas Indonesia Raya Situbondo Bangkit dan Bergerak Kawal Pembangunan Nasional 
Putusan MA Final Tanjung Sari Pasti Digusur..? Peran dan Kewenangan Satgas PKA Dipertanyakan
Terpental, Rapat Formatur Pertama penyusunan Pengurus PBNU Melahirkan Kekecewaan yang Disikapi debgan Fitnah: PKB COME BACK
Bawaslu Menyapa SMKN 2 Luwuk Siapkan Pemilih Pemula yang Cerdas Kritis dan Berintegritas
Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo Gelar Hearing Bersama Sejumlah OPD Mitra Bahas Anggaran Perubahan APBD 2026 
Pimpin Rapat Ketua Bawaslu Banggai Tingkatkan Kapasitas Jajaran Fokus pada Tata Kelola Manajemen SDM

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 14:28 WITA

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo Bahas Agenda Persetujuan Rancangan Daerah APBD Tahun 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:51 WITA

Bantuan Pusat Rp500 Miliar, Ketua DPC Hanura Jember: Bukti Nyata Sinergi Daerah dan Pusat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 15:41 WITA

TIDAR/Tunas Indonesia Raya Situbondo Bangkit dan Bergerak Kawal Pembangunan Nasional 

Selasa, 15 September 2026 - 13:29 WITA

Putusan MA Final Tanjung Sari Pasti Digusur..? Peran dan Kewenangan Satgas PKA Dipertanyakan

Kamis, 10 September 2026 - 12:34 WITA

Terpental, Rapat Formatur Pertama penyusunan Pengurus PBNU Melahirkan Kekecewaan yang Disikapi debgan Fitnah: PKB COME BACK

Berita Terbaru