Catatan Redaksi : Ruslan Panigoro (Pemred)
Setiap tahun, anggaran KONI disahkan melalui mekanisme resmi negara. Tidak ada yang ilegal dalam prosesnya. Namun dalam jurnalisme, sesuatu yang legal belum tentu otomatis akuntabel. Di sinilah publik berhak bertanya: mengapa anggaran olahraga terus mengalir, sementara prestasi dan kesejahteraan atlet kerap tertinggal?
Di atas meja rapat, olahraga selalu diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia. Tapi di lapangan, atlet masih berlatih dengan fasilitas minim, pelatih bekerja tanpa kepastian jangka panjang, dan pembinaan usia dini bergantung pada semangat individual, bukan sistem. Ketimpangan ini terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan pertanggungjawaban anggaran KONI biasanya selesai tepat waktu. Administrasi rapi, tanda tangan lengkap. Namun ukuran keberhasilan olahraga tidak berhenti di kerapian dokumen. Publik berhak mengetahui berapa rupiah yang benar-benar sampai pada atlet, berapa yang habis untuk operasional pengurus, dan apa tolok ukur keberhasilan dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Kritik terhadap KONI sering dibalas dengan narasi klasik: anggaran terbatas dan sarana kurang memadai. Pernyataan ini sah, tetapi menjadi problematis ketika diulang dari tahun ke tahun tanpa perubahan strategi. Jika dana memang terbatas, mengapa prioritas belanja tidak sepenuhnya diarahkan pada pembinaan inti? Mengapa investasi jangka panjang kalah oleh agenda jangka pendek yang berulang?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah absennya konsekuensi atas kegagalan. Dalam tata kelola modern, anggaran publik selalu disertai indikator kinerja. Gagal mencapai target berarti evaluasi, restrukturisasi, bahkan pergantian kebijakan. Dalam pengelolaan olahraga, mekanisme ini nyaris tak terdengar. Kepengurusan berganti, tetapi pola tetap sama.
Opini ini tidak bermaksud menuding adanya penyimpangan. Namun jurnalisme memiliki kewajiban moral untuk mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika KONI yakin telah bekerja maksimal, maka keterbukaan data anggaran, program, dan capaian prestasi justru akan memperkuat legitimasi lembaga tersebut.
KONI sesungguhnya masih dibutuhkan. Tanpa lembaga ini, olahraga daerah akan tercerai-berai. Namun kebutuhan itu tidak boleh berubah menjadi kekebalan dari kritik. Uang publik menuntut transparansi publik. Prestasi tidak bisa dibangun dengan jargon, melainkan dengan sistem yang bisa diuji dan diawasi.
Pada akhirnya, publik tidak sedang menuntut medali semata. Yang dituntut adalah kejujuran tata kelola: jujur tentang kemampuan, jujur tentang kegagalan, dan jujur tentang ke mana anggaran olahraga diarahkan. Jika itu terpenuhi, KONI tidak hanya akan bertahan tetapi layak dipercaya.***
