Banggai, Suarautara.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai mengeluarkan ultimatum keras kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banggai Suwitno Abusama agar segera membayarkan upah 15 tenaga honorer yang telah tertunggak selama lima bulan.
Turut hadir pada RDP ini kabid-kabidnya Perwakilan dinas keuangan, para 15 honorer serta mahasiswa yang tergabung pada Aliansi serta para tamu undangan lainnya
Ultimatum tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perekonomian, dan aset ini juga mendesak agar Pemda Banggai segera mengakomodir kembali para honorer tersebut melalui kontrak kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami meminta kepada Pemda untuk membayarkan gaji 15 honorer sekaligus mengakomodir mereka sebagai tenaga kerja di Dinas Damkar, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Suprapto dalam forum RDP.
Permasalahan ini mencuat dikarenakan Dinas Damkar Banggai dinilai tidak mengindahkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, maupun Bupati Banggai yang mengatur tentang mekanisme kontrak kerja individu atau outsourcing bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan daerah.
Hal ini turut mendapat perhatian dari Aliansi Honorer Damkar dan Mahasiswa. Perwakilan aliansi, Afandi Bungalo, menyesalkan sikap tidak kooperatif dari pihak Damkar Banggai yang dianggap mengabaikan aturan dari pimpinan daerah.
“Kami meminta pihak Damkar Banggai untuk tunduk dan patuh terhadap Surat Edaran dari Kemendagri, hingga menghargai edaran resmi dari Bupati Banggai. Bukan malah menganggap surat Bupati Banggai tidak ada nilainya,” tegas Afandi.
Situasi ini memunculkan polemik baru terkait tata kelola tenaga honorer di daerah dan mempertegas pentingnya konsistensi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja.
( TimRedaksi/AmrillahMokoagow )
