Suarautara.com, Banggai – Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Patwan Kuba, S.H., M.H., menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, Senin (27/4/2026), di halaman Kantor Bupati Banggai Laut.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai Laut, Saiful U. Usuria, yang mewakili Bupati Banggai Laut Sofyan Kaefah sebagai inspektur upacara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan sektor swasta.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Saiful membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat inovasi di tingkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui kewenangan otonomi yang dimiliki guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang inovatif dan responsif.
Mendagri juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi serta digitalisasi pemerintahan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Usai upacara, Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, menyampaikan pandangannya terkait kondisi otonomi daerah saat ini. Ia menilai, kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap ruang gerak daerah.
Dalam kondisi saat ini, kewenangan otonomi daerah terasa semakin terbatas karena pengelolaan fiskal yang lebih terkontrol dari pusat.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah memaksimalkan potensi daerah agar tetap mampu mendorong pembangunan,” ujarnya.
Patwan juga menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program pemerintah pusat, termasuk program prioritas Presiden.
Namun demikian, ia mengakui adanya dinamika di daerah, termasuk penyesuaian terhadap beberapa program yang masih dalam tahap pembenahan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kondisi fiskal nasional turut memengaruhi kebijakan transfer ke daerah yang kini cenderung lebih terbatas dibanding sebelumnya.
Hal ini, menurutnya, memunculkan tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga kemandirian fiskal.
Kami memahami kondisi di pusat, namun berharap situasi fiskal nasional segera membaik agar daerah dapat kembali memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan otonomi dan pembangunan,” pungkasnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.(AM’oks69)
