SUARAUTARA.COM, TOJO UNA-UNA — Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 di Lapangan Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Sabtu malam (12/9/2026), diwarnai gangguan teknis tata suara.
Suara pecah, distorsi dan feedback beberapa kali terdengar selama acara berlangsung. Sejumlah pengunjung juga mengeluhkan suara dari panggung yang tidak terdengar jelas.
Seorang pengunjung yang memahami bidang sound system menilai gangguan tersebut seharusnya dapat diminimalkan melalui persiapan teknis dan sound check yang lebih matang, terlebih kegiatan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah dan sejumlah pejabat provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una, Asrin W. Soga, menjelaskan bahwa perangkat yang digunakan merupakan satu paket yang terdiri dari sound system, lighting dan videotron dengan nilai sekitar Rp60 juta per hari.
Menurut Asrin, harga tersebut merupakan harga khusus dari pemilik perangkat sebagai bagian dari upaya promosi.
“Alhamdulillah, owner sound system kasih murah karena masih mau promosi,” ujar Asrin melalui WhatsApp, Minggu (13/9/2026).
Sementara itu, politisi Fata Maloto, S.H., menyoroti penggunaan anggaran Festival Bakulupi di tengah kondisi kemarau panjang dan cuaca ekstrem.
“Saya melihat pelaksanaan Hari Bakulupi di Kelurahan Bailo itu tidak ada asas manfaatnya. Dari satu sisi pemerintah mengeluarkan anggaran, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan perhatian, khususnya bahan pangan,” ujar Fata kepada awak media, Minggu (13/9/2026).
Fata mencontohkan masyarakat di wilayah Ampana Tete, serta sejumlah wilayah Kecamatan Ulubongka dan Tojo yang menurutnya membutuhkan bantuan pangan, khususnya beras.
“Bahkan di Desa Uwemakuni, Kecamatan Tojo, masyarakat mulai menggunakan bahan makanan alternatif berupa umbi hutan karena kekurangan bahan pangan,” katanya.
Menurut Fata, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan skala prioritas anggaran.
“Kenapa anggaran tersebut tidak digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kekurangan bahan pangan? Dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan seperti sekarang, seharusnya kebutuhan masyarakat menjadi prioritas,” tegasnya.
Fata menegaskan dirinya tidak menolak pengembangan pariwisata, namun pemerintah harus melihat momentum dan kondisi masyarakat.
“Kalau mengembangkan pariwisata, itu penting. Tetapi ada saatnya. Kita harus melihat kondisi masyarakat kita sekarang. Banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan persetujuan DPRD terhadap anggaran kegiatan tersebut dan mendorong pemerintah bersama DPRD lebih mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sorotan terhadap gangguan audio dan penggunaan anggaran tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan Festival Budaya Bakulupi ke depan semakin baik, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.***
