BUOL, SUARAUTARA.COM – Diketahui saat ini ada beberapa proyek masih dalam tahapan perampungan meski tengah memasuki akhir tahun sesuai kontrak kerja yang ada.
Diduga pekerjaan proyek mangkrak yang tersebar dibeberapa titik belum mencapai 75% pekerjaan fisik hal ini menjadi warning bagi para kontraktor.
Olehnya, berdasarkan laporan dari masyarakat dan tinjauan langsung anggota DPRD sebagai unsur pengawasan, Komisi III melaksanakan rapat kerja pengawasan dengan menghadirkan Dinas PUPR, Rabu (18/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III, Ramly memimpin rapat kerja pengawasan tersebut, bertempat di Ruang Rapat komisi, Rabu, (18/12/2024).
Rapat turut dihadiri anggota DPRD Komisi III seperti Lae Toni Wangi, dari Fraksi partai Nasdem, Beny (Gerindra) dan Sriwijayanti Budiyono, (Fraksi PPP), Sekretaris PUPR, dan staf.
Dinas PUPR Buol selaku mitra kerja DPRD komisi III diminta untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sejumlah proyek yang saat ini pekerjaannya masih dalam proses, sementara masa waktu berakhirnya kontrak kerja tinggal beberapa hari lagi.
Ramly selaku pimpinan rapat juga mempertanyakan terkait isu yang beredar bahwa ada beberapa proyek pelaksanaan pekerjaannya masih belum mencapai 75%.
Muh Kasman, SP selaku sekretaris Dinas PUPR Buol menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan bahwa masa waktu kontrak kerja beberapa proyek yang ada akan berakhir 27 Desember 2024 mendatang.
“ apabila ada pekerjaan proyek yang pada tanggal yang ditetapkan belum mencapai 100%, maka akan segera dilakukan pemutusan kontrak kerja, sedangkan untuk kelanjutan pekerjaan di tahun depan masih melihat kebutuhan anggaran yang ada,” terangnya.
Disinggung soal para kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu kontrak kerja yang ditentukan akan menjadi catatatan tersendiri dan bakal masuk di daftar perusahaan Blacklist, Kasman mengatakan itu ranah PPK,
” Kalau soal perusahaan di blacklist karena hasil kerja tidak sesuai, itu urusan PPK,” pungkasnya. [Nur]
