Suarautara.com,BUOL– Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut pengendalian inflasi daerah guna menyikapi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada periode awal April 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Selasa (14/4/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, mengungkap fakta bahwa Kabupaten Buol sempat menduduki peringkat pertama di Sulawesi Tengah sekaligus masuk dalam 10 besar nasional dengan kenaikan IPH tertinggi. Berdasarkan data BPS, IPH Buol pada pekan pertama (M1) April tercatat sebesar 4,53 dan pekan kedua (M2) sebesar 4,29.
“Pemantauan harga dan stok bahan pokok terus kami lakukan. Saat ini, komoditas cabai rawit menjadi perhatian khusus karena potensinya yang besar untuk dikembangkan secara lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah,” ujar Moh. Yamin Rahim dalam arahannya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, menjelaskan bahwa dinamika harga ini dipicu oleh tingginya permintaan menjelang hari raya serta pasokan yang belum stabil. Tiga komoditas utama penyumbang inflasi di Buol adalah cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras.
Berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, meski stok beras dan jagung mengalami surplus, komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit masih mengalami defisit. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan mendorong penguatan produksi lokal dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
Kepala Bappeda menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak akan terbatas pada operasi pasar saja, melainkan juga melalui penguatan ketersediaan stok dan perencanaan produksi yang lebih sistematis. Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindag menyoroti pentingnya kelancaran distribusi hingga ke tingkat desa.
Rapat ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda (TNI/Polri) yang menyatakan kesiapannya mendukung stabilitas wilayah dan pengembangan sektor pangan. Melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Buol berharap langkah-langkah konkret ini segera menekan angka IPH dan menjaga daya beli masyarakat.***
