SUARAUTARA.COM,Tondano — Pemkab Minahasa tak tinggal diam menghadapi ancaman serius pendangkalan Danau Tondano yang kini menjadi pemicu utama banjir di sejumlah kawasan Tondano. Pemerintah daerah mendesak keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam penyelamatan dan optimalisasi danau yang berstatus prioritas nasional tersebut.
Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si., menegaskan bahwa kondisi Danau Tondano sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan. “Curah hujan tinggi mempercepat peningkatan debit air, sementara sedimentasi yang parah membuat danau tidak mampu menampung. Dampaknya, banjir meluas ke permukiman,” ujar Watania, Kamis (15/5/2025).
Sebagai tindakan darurat, PLTA Tonsea Lama membuka penuh pintu air untuk menurunkan volume danau. Di sisi lain, Pemkab Minahasa mengaktifkan kerja bakti massal setiap Jumat, mendirikan posko kesehatan dan bencana, serta membangun jembatan darurat dari bambu untuk akses warga terdampak.
Langkah-langkah ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas PUPR dan DLH Provinsi Sulut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, serta pengelola DAS Sulawesi. Namun, Watania menekankan, penanganan jangka panjang butuh intervensi pemerintah pusat.
“Danau Tondano adalah aset strategis nasional, baik dari sisi lingkungan maupun pariwisata. Kami minta pemerintah pusat turun tangan secara serius, karena kewenangan pengelolaan ada di mereka,” tegasnya.
Pemkab Minahasa menilai penyelamatan Danau Tondano adalah bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus penguatan destinasi wisata nasional. “Tanpa langkah konkret dan terstruktur dari pusat, kita hanya akan terus berputar di penanganan darurat,” tutup Watania.(ara)
