Bolmong, Suarautara.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) terkait evaluasi program-program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya Senin, (10/2/2025).
Ketua Komisi III, Roby Momongan memimpin RDP didampingi wakil Ketua Komisi Masri Daeng Masenge (Nasdem), Sekretaris Komisi Yansen Mokoginta, (PDI-P) anggota Etin Raden Mokodompit (PDI-P) Harjono Kalimbe (Gerindra) serta Kepala Dinas P3A Kabupaten Bolmong bersama jajaran.
Kepala Dinas P3A Kabupaten Bolmong, Sumarni Bonde kepada media ini menjelaskan rapat tersebut dengan agenda penyampaian program yang dilaksanakan pada tahun 2024. Dan juga hal – hal apa yang menjadi kendala di DP3A selama ini seperti kekurangan tenaga dan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari rapat itu pihaknya diminta oleh DPRD untuk menjelaskan terkait adanya sisa anggaran yang tidak terpakai (Silpa) pad kegiatan Tahun 2024.
Sumarno Bonde mengatakan, bahwa sisa anggaran kurang lebih 200an juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di DP3A lebih disebabkan oleh beberapa tenaga honorer terangkat P3A dan ASN, beberapa ASN sudah memasuki pensiun dan kurang terserapnya anggaran pada kegiatan sosialisasi hingga ke pelosok desa.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Bolmong dari Fraksi PDI Perjuangan, Etin Raden Mokodompit menyampaikan beberapa hal yang disentil terkait sisi pelayanan public di DP3A Bolmong.
Dimana dalam dinas tersebut terdapat kekurangan pegawai penyuluh dalam kegiatan sosialisasi dan anggaran, sehingga ia akan berkordinasi dengan komisi I dan juga BKD untuk penambahan formasi pegawai di dinas P3A tersebut.
“Karna, tren kasus dilihat setiap tahunnya semakin meningkat, kebanyakan kasus kekerasan seksual,”cetusnya
“Olehnya itu, kami akan mengambil langka mendorong angaran itu untuk tahun ini, namun jangan lagi terjadi kurang terserapnya anggaran pada kegiatan yang akan datang, yang rugi masyarakat nanti, ”ungkapnya.(*)
