uol, Suarautara.com – Kebutuhan pembangunan tembok penahan abrasi pantai menjadi perhatian serius masyarakat pesisir di Desa Hulubalang, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), seiring meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat hantaman gelombang laut yang terus terjadi setiap tahun.
Abrasi pantai tidak hanya menggerus garis pantai, tetapi juga mengancam pemukiman warga, fasilitas umum, lahan perkebunan, hingga akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kondisi ini dirasakan langsung oleh warga Hulubalang yang bermukim di sepanjang pesisir, terutama saat musim angin kencang dan gelombang pasang.
Salah satu tokoh masyarakat pesisir mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai terus mengalami penyusutan. Bahkan, sejumlah titik telah mendekati rumah warga dan fasilitas umum.
“Jika tidak segera dibangun tembok penahan abrasi, kami khawatir rumah dan jalan desa akan terdampak langsung. Setiap tahun abrasi makin parah,” ujarnya.
Pembangunan tembok abrasi pantai dinilai sebagai langkah strategis dan mendesak untuk melindungi kawasan pesisir dari kerusakan lebih lanjut. Selain berfungsi menahan gelombang laut, tembok abrasi juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Pemerintah desa Hulubalang menyatakan bahwa usulan pembangunan tembok abrasi pantai telah menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) Tahun 2027. Namun, keterbatasan anggaran desa akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam merealisasikan pembangunan tersebut melalui Dana Desa.
“Kami telah mengusulkan pembangunan tembok abrasi sebagai program prioritas, namun dana desa belum mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan dengan skala yang cukup besar,” ujar Arlan L Amalu selaku Kades Hulubalang, Selasa (20/1/2026).
Sebagai alternatif, pemerintah desa mendorong agar pembangunan tembok abrasi pantai dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun APBD Provinsi, bahkan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan abrasi pantai yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan wilayah pesisir.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi soal perlindungan jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan pesisir,” tambah Arlan.
Senada Sekdes Hulubalang, Haslab Abd Ali mengungkapkan, bahwa tembok penahan abrasi yang dibangun pada tahun 2011 sepanjang 1000 Meter oleh Pemerintah Provinsi saat ini sangat urgen untuk diperbaiki selain pembangunan lanjutan di dusun 2 dengan volume yang sama. Sementara tembok abrasi awal iu tepatnya di dusun 1 sangat memprihatinkan apalagi musim ombak tiba.
“ So parah depe tembok, banyak syang so bocor-bocor dan terancam hancur pondasi rumah warga, ada sekitar 70 rumah warga menerima dampak tersebut, torang so ajukan disetiap tahun Musrembang, tapi sayangnya hingga saat ini ndak pernah di ACC, ” ungkapnya.
Warga berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, pembangunan tembok abrasi pantai dapat segera direalisasikan sehingga risiko kerusakan dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah. (ucan)
