SUARAUTARA.COM, Buol – Setelah viral ramai dibicarakan di media sosial, dan sempat diberitakan salah satu media cetak terkait isu kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Buol, akhirnya diklarifikasi melalui Konferensi Pers yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian, Kamis 13 April 2023.
Bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Konfrensi Pers itu dipandu Kadis Kominfo dan Persandian, Suondo D. Sanua, S.Sos dan sebagai narasumbernya Kabag Organisasi, Syarifudin, S.P serta analis SDM Aparatur, Nurdin Abd. Hamid, S.Sos.
“ Kami mengundang semua teman-teman insan Pers untuk menjawab dan mengklarifikasi persoalan ini, untuk itu diadakan konferensi Pers. Konferensi pers ini dilaksanakan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kabar yang beredar tentang kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Tahun 2023,” jelas Suondo membuka Konfrensi pers itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabag Organisasi Syarifudin, S.P, mengenai draft besaran TPP yang beredar luas itu adalah tidak resmi. Draft itu juga beberapa kali mengalami perubahan. Adapun besaran TPP resmi adalah yg dimuat dalam SK Bupati Buol Nomor 188.04/130.18/Bag.Org/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Per Kelas Jabatan Berdasarkan Kriteria Beban Kerja, tanggal 24 Maret 2023.
Berdasarkan Konfirmasi Kadis Kominfo kepada Kepala BPKAD, disampaikan bahwa pagu anggaran TPP untuk Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebutkan Pj. Bupati Buol menaikkan anggaran TPP tanpa persetujuan DPRD adalah *tidak benar*.
Sementara untuk kenaikan besaran TPP pada beberapa SKPD, dikatakan Kabag Organisasi bahwa kenaikan ini berdasarkan kelas jabatan dan analisis beban kerja.
Adapun analisis jabatan dan beban kerja (anjab abk) yang diinput melalui aplikasi http://anjababk-simona.kemendagri.go.id/ dilakukan oleh masing-masing SKPD yang kemudian divalidasi oleh Kemendagri.
“Angka-angka ini bukan dibentuk oleh kita Pak, tapi divalidasi oleh Kemendagri” paparnya.
Konferensi Pers yang dimotori Diskominfo itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan dihadiri oleh delapan Wartawan mewakili media masing-masing.
Penulis: Diskominfo. Editor :Uchan
