Tak Ada Kenaikan TPP, Analisis Kelas Jabatan dan Beban Kerja Penentu

Kamis, 13 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARA.COM, Buol – Setelah viral ramai dibicarakan di media sosial, dan sempat diberitakan salah satu media cetak terkait isu kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Buol, akhirnya diklarifikasi melalui Konferensi Pers yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian, Kamis 13 April 2023.

Bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Konfrensi Pers itu dipandu Kadis Kominfo dan Persandian, Suondo D. Sanua, S.Sos dan sebagai narasumbernya Kabag Organisasi, Syarifudin, S.P serta analis SDM Aparatur, Nurdin Abd. Hamid, S.Sos.

“ Kami mengundang semua teman-teman insan Pers untuk menjawab dan mengklarifikasi persoalan ini, untuk itu diadakan konferensi Pers. Konferensi pers ini dilaksanakan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kabar yang beredar tentang kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Tahun 2023,” jelas Suondo membuka Konfrensi pers itu.

Kabag Organisasi Syarifudin, S.P, mengenai draft besaran TPP yang beredar luas itu adalah tidak resmi. Draft itu juga beberapa kali mengalami perubahan. Adapun besaran TPP resmi adalah yg dimuat dalam SK Bupati Buol Nomor 188.04/130.18/Bag.Org/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Per Kelas Jabatan Berdasarkan Kriteria Beban Kerja, tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan Konfirmasi Kadis Kominfo kepada Kepala BPKAD, disampaikan bahwa pagu anggaran TPP untuk Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebutkan Pj. Bupati Buol menaikkan anggaran TPP tanpa persetujuan DPRD adalah *tidak benar*.

Sementara untuk kenaikan besaran TPP pada beberapa SKPD, dikatakan Kabag Organisasi bahwa kenaikan ini berdasarkan kelas jabatan dan analisis beban kerja.

Adapun analisis jabatan dan beban kerja (anjab abk) yang diinput melalui aplikasi http://anjababk-simona.kemendagri.go.id/ dilakukan oleh masing-masing SKPD yang kemudian divalidasi oleh Kemendagri.

“Angka-angka ini bukan dibentuk oleh kita Pak, tapi divalidasi oleh Kemendagri” paparnya.

Konferensi Pers yang dimotori Diskominfo itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan dihadiri oleh delapan Wartawan mewakili media masing-masing.

Penulis: Diskominfo. Editor :Uchan

 

Berita Terkait

Tak Tunggu Akhir Tahun, Sekda Buol Evaluasi Kinerja OPD Setiap Senin dan Kamis
Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan
Porprov X Sulteng 2026 Makin Dekat, KONI Buol Pacu Kesiapan Atlet dan Manajemen
dr. Budi Nahkodai RSUD Mokoyurli, Bupati Buol Dorong Pembenahan
Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Buol Dorong Perubahan Birokrasi
Operasi Patuh Tinombala 2026, Satlantas Touna dan Dishub Pasang Cermin Tikung
Resmi Dilantik, KORMI Buol Punya Misi Besar: Sehatkan Masyarakat dan Jaga Budaya Lokal
Pemkab Buol Siap Tindaklanjuti Arahan Prabowo, Akses Pembiayaan Masyarakat Jadi Prioritas

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WITA

Tak Tunggu Akhir Tahun, Sekda Buol Evaluasi Kinerja OPD Setiap Senin dan Kamis

Senin, 9 November 2026 - 15:05 WITA

Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan

Jumat, 6 November 2026 - 17:57 WITA

Porprov X Sulteng 2026 Makin Dekat, KONI Buol Pacu Kesiapan Atlet dan Manajemen

Selasa, 3 November 2026 - 18:08 WITA

dr. Budi Nahkodai RSUD Mokoyurli, Bupati Buol Dorong Pembenahan

Senin, 2 November 2026 - 18:24 WITA

Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Buol Dorong Perubahan Birokrasi

Berita Terbaru