Suarautara.com, Ampana – Perhelatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matobiai, Kabupaten Tojo Una-Una, periode 2026–2034, tercoreng oleh skandal hukum yang masif.
Proses demokrasi tingkat desa ini mendadak bergejolak setelah terungkapnya dugaan rekayasa produk hukum mulai dari pemalsuan isi pasal Permendagri hingga pencantuman Peraturan Daerah (Perda) fiktif demi menjegal langkah salah satu bakal calon.
Kasus pelik ini bermula ketika Irvan, salah satu bakal calon BPD Matobiai, secara sepihak dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) oleh panitia pemilihan desa. Merasa ada kejanggalan mendasar, ia mulai menelusuri dasar hukum yang digunakan panitia untuk mendepaknya dari kontestasi.
Kronologi dan Temuan Kejanggalan Fatal
Borok pemangkasan hak politik ini mulai tercium terang pasca-keluarnya Notulen Rapat Pleno dan Berita Acara Penolakan Calon tertanggal 29 Agustus 2026 oleh Panitia Pemilihan Desa Matobiai.
Tanpa tinggal diam, Irvan langsung mengonfirmasi validitas produk hukum tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una.
Hasil konfirmasi tersebut mencengangkan: Dinas PMD menemukan indikasi kuat bahwa pasal-pasal yang dicatut dalam dokumen penolakan telah direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.
Sebagai bentuk respons awal dan penyelamatan tertib administrasi pemerintahan, DPMD
Kabupaten Tojo Una-Una menerbitkan Surat Verifikasi Resmi Nomor: 100.3/175/DPMD/2026 tertanggal 3 September 2026 guna menindaklanjuti kejanggalan fatal tersebut.
Langkah Hukum Tegas: Tempuh Jalur Kepolisian hingga Pusat
Tidak berhenti pada tingkat birokrasi lokal, Irvan mengambil langkah hukum yang lebih tegas dengan membawa kasus ini ke ranah pidana dan pengawasan nasional:
• Laporan Kepolisian: Irvan telah resmi melaporkan 5 orang terlapor ke Polres Tojo Una-Una pada 12 Oktober 2026 atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan produk hukum negara.
• Pengaduan ke Kemendagri: Pada 10 November 2026, Irvan secara resmi melayangkan Surat Pengaduan Resmi Nomor: Istimewa langsung ke hadapan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di Jakarta untuk mendesak investigasi pusat terhadap aktor intelektual di balik skandal ini.
“Ini bukan sekadar sengketa administrasi Pilbdes biasa. Mengubah bunyi aturan menteri dan mengarang Perda yang tidak pernah ada adalah tindakan kriminal administratif dan kejahatan demokrasi. Jika praktik culas seperti ini dibiarkan di tingkat desa, habislah tatanan hukum kita.” kata Irvan, Bakal Calon BPD Desa Matobiai (Selasa, 10/11/2026).
Tembusan Laporan Lintas Lembaga Negara
Berdasarkan dokumentasi pengiriman via layanan Pos Kilat, salinan dan tembusan laporan resmi ini telah disebar secara masif ke berbagai lembaga tinggi negara, pengawas, dan penegak hukum guna menuntut atensi serius secara nasional, di antaranya:
• Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Jakarta
• Gubernur Sulawesi Tengah, Palu
• Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Palu
• Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
• Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
• Bupati Tojo Una-Una, Ampana
• Dinas PMD & Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una, Ampana
Ujian Berat Komitmen Penegakan Hukum di Tojo Una-Una
Tindakan nekat memanipulasi aturan demi merampas hak konstitusional warga negara dinilai telah mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) serta merusak tatanan hukum pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi komitmen penegakan hukum di Kabupaten Tojo Una-Una. Publik mendesak instansi berwenang baik di tingkat kabupaten maupun pusat untuk segera melakukan audit investigatif, pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, serta memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum.
Keberadaan regulasi fiktif dalam proses demokrasi desa adalah ancaman nyata. Jika dibiarkan, preseden buruk ini dikhawatirkan akan menjadi “virus” yang melegitimasi kesewenang-wenangan di berbagai perhelatan demokrasi lokal lainnya.***
