SUARAUTARA.COM, AMPANA – Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matobiai, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian dasar hukum dalam penetapan bakal calon anggota BPD periode 2026–2034.
Seorang warga Desa Matobiai bernama Irvan secara resmi mengadukan Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Matobiai kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengaduan tersebut berkaitan dengan keputusan panitia yang menetapkan dirinya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses pencalonan.
Irvan menduga terdapat manipulasi atau perubahan substansi ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk menggugurkan dirinya sebagai bakal calon. Bahkan, ia juga mempersoalkan pencantuman Peraturan Daerah (Perda) yang menurutnya tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Persoalan tersebut bermula dari Notulen Rapat Pleno dan Berita Acara Penolakan Calon tertanggal 29 Agustus 2026 yang diterbitkan Panitia Pemilihan Desa Matobiai.
Merasa keberatan atas keputusan tersebut, Irvan kemudian melakukan konfirmasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una untuk memastikan kesesuaian dasar hukum yang digunakan panitia.
Dari proses konfirmasi itu, muncul dugaan ketidaksesuaian antara ketentuan yang dicantumkan dalam dokumen penolakan dengan regulasi yang sebenarnya. Salah satu aturan yang dipersoalkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2016.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, DPMD Kabupaten Tojo Una-Una menerbitkan Surat Verifikasi Nomor 100.3/175/DPMD/2026 tertanggal 3 September 2026.
Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang dipersoalkan Irvan dalam upayanya meminta pemeriksaan terhadap proses penetapan bakal calon anggota BPD Desa Matobiai.
“Ini bukan sekadar sengketa administrasi Pilbdes biasa. Mengubah bunyi aturan menteri dan mencantumkan Perda yang tidak pernah ada merupakan persoalan serius yang harus diperiksa. Jika benar terjadi, tindakan seperti ini dapat merugikan hak politik warga negara dan mencederai prinsip demokrasi di tingkat desa,” tegas Irvan, Selasa (10/11/2026).
Minta Investigasi dan Pemeriksaan Menyeluruh
Tidak berhenti pada pengaduan di tingkat daerah, Irvan melalui Surat Pengaduan Resmi Nomor: Istimewa tertanggal 10 November 2026 meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Ia mendesak pemerintah pusat menelusuri proses penyusunan dokumen penolakan, memeriksa dasar hukum yang digunakan panitia, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun ketentuan hukum lainnya.
Menurut Irvan, penggunaan dasar hukum yang tidak sesuai dalam proses seleksi calon anggota BPD bukan hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap pemenuhan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa.
Pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga pemerintah, pengawas, dan penegak hak asasi manusia melalui pengiriman Pos Kilat.
Lembaga yang menerima tembusan laporan tersebut antara lain Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta, Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-Una, Dinas PMD, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Irvan berharap Kemendagri dan Ombudsman RI dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang menjadi dasar penetapan TMS.
Ia juga meminta agar proses pemilihan anggota BPD Desa Matobiai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.
Hingga berita ini disusun, substansi dugaan manipulasi regulasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Panitia Pemilihan BPD Desa Matobiai juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab atas pengaduan yang disampaikan Irvan, pungkasnya.***
