Suarautara.com,Banggai – Persoalan kabel yang semrawut dan membentang di sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Banggai kembali menjadi sorotan.
Kondisi tersebut bukan sekadar mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanuddin, M.M., menegaskan akan memanggil pihak-pihak yang memiliki atau bertanggung jawab atas jaringan kabel tersebut melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ketegasan itu disampaikan Furqanuddin saat ditemui usai kegiatan ramah tamah bersama para penerima bantuan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung setelah upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 dan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan.
Menurutnya, penataan kabel harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan estetika kota sekaligus keselamatan masyarakat. Ia juga meminta kepala dinas terkait agar merespons dan menindaklanjuti instruksi tersebut, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Furqanuddin mengungkapkan, persoalan penataan kabel sebelumnya belum sepenuhnya ditangani karena masih memerlukan koordinasi dan pembahasan bersama pihak PLN serta instansi terkait.
Ia turut menyinggung kejadian sebuah kontainer yang menghantam kabel di jalan. Namun, kabel yang terdampak dalam peristiwa tersebut bukan merupakan kabel listrik.
Meski demikian, kejadian itu menjadi pengingat bahwa keberadaan kabel yang membentang tidak tertata dapat menimbulkan persoalan ketika kendaraan berukuran besar melintas.
Dalam kesempatan tersebut, awak media juga menyampaikan adanya kejadian sebuah truk menyenggol kabel yang terbentang di jalan raya hingga menyebabkan kabel putus dan mengakibatkan gangguan aliran listrik.
Informasi tersebut semakin memperkuat urgensi penataan jaringan kabel agar tidak dibiarkan menjuntai atau melintang pada ketinggian yang berpotensi mengganggu kendaraan.
Persoalannya, penataan kabel di wilayah perkotaan tidak cukup hanya menjadi wacana atau sebatas instruksi pejabat. Diperlukan langkah konkret, pendataan jaringan, identifikasi pemilik kabel, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.
Pemerintah Kabupaten Banggai juga perlu memastikan adanya tindak lanjut setelah pemanggilan dilakukan. Jangan sampai persoalan kabel semrawut terus berulang, sementara masyarakat dan pengguna jalan harus menanggung risiko keselamatannya.
Ketegasan Wakil Bupati kini ditunggu dalam bentuk tindakan nyata. Sebab, wajah kota yang tertata bukan hanya ditentukan oleh pembangunan gedung dan jalan, tetapi juga oleh keseriusan pemerintah membenahi persoalan infrastruktur yang selama ini terlihat di ruang publik.(AM’oks69).
