Buol, SUARAUTARA.COM – Bupati Buol dr. H. Amirudin Rauf, Sp.Og, M.Si, melaksanakan dan memimpin Rapat Kerja secara Virtual Terkait. Penanganan Covid 19 menyikapi lonjakan Konfirmasi Positif Covid 19 di Kabupaten Buol, Sabtu (07/08/2021).
Rapat kerja kali ini dilaksanakan secara Virtual yang mana peserta rapat masing – masing mengakses melalui Zoom Meeting melalui Fasilitasi Diskominfo Kabupaten Buol.
Turut hadir dalam rapat itu diantaranya Wakil Bupati Buol, Hi.Abdullah Batalipu, Sekretaris Daerah, Drs. Moh. Suprizal Jusuf,MM Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Para Pimpinan OPD, Camat dan Lurah Se – Kabupaten Buol.
Bupati Buol dalam pembukanya menyebutkan, bahwa Rapat ini dilaksanakan setelah mengamati dan mencermati lonjakam peningkatan kasus terconfirmasi Positif di Kabupaten Buol yang mana sesuai data dari Pusdatina Propinsi Sulteng dan Dinkes Kabupaten Buol menyebutkan Total terconfirmasi Positif sejumlah : 1.039 Orang, sembuh sejumlah : 767 Orang, Meninggal sejumlah : 22 Orang, dan dalam Pemantauan sejumlah 245 Orang.
Mencermati hal tersebut, Bupati Buol kembali menegaskan 3 ( tiga ) hal yang menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya Kebijakan’ fokus menangani Covid-19, yakni Penanganan Kesehatan, penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan memastikan Survivabilitas Ekonomi.
“Ujung tombak Tiga kebijakan adalah penanganan kesehatan, Pemulihan Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial “ujarnya
Bupati dalam arahanya menyebutkan, bahwa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Buol melalui Satgas Penanganan Covid 19 bisa dikatakan sudah baik, namun tentu saja perlu kita tingkatkan kembali terutama keseriusan dalam penanganaan Testing (Pemeriksaan), Tracing (Pelacakan) dan Treatment (Pengobatan). Upaya pelaksanaan pembatasan Pergerakan Masyatakat telah kita laksanakan sampai dengan saat ini terkait kebijakan pemberlakuan PPKM, Pengetatan Perbatasan, termasuk sampai dengan penyediaan rumah singgah di setiap desa untuk proses karantina mandiri.
” isolasi mandiri sangat penting namun apakah sudah tepat, apakah mereka sudah tidak berhuhungan dengan orang lain selama isman, kita harus pastikan itu, betul – betul kita jamin dia tdk akan contak dengan orang lain. Ini menjadi perhatian para camat yang telah diberi tugas sebagai satgas. Seyogyanya semua desa dan kelurahan harus punya tempat isolasi mandiri yang dibiayai oleh dana desa. Baik kebutuhan hari- hari dan keluarganya selama 10 hari, dibiayai oleh dana desa “ tuturnya
” Percuma atau sia sia melacak pasien kalo kemudian kita tidak lakukan isolasi mandiri dengan baik, siapa yang akan mengawasi maka peran satgas dan puskesmas menjadi sangat penting akan hal itu ” tambahnya.
Lebih lanjut Bupati kembali menegaskan terkait pelaksanaan penjagaan di perbatasan yang sampai saat ini masih dilaksanakan penutupan akses dengan persayaratan pembatasan masuk wajib memperlihatan Rapied Antigen atau Apied ditempat bagi yang tidak dapat memberikan Antigen dari daerah asal. Bagi yang reaktif antigen bukan warga buol tidak diperkenankan masuk, jika warga buol akan dijemput oleh Satgas Kecamatan yang selanjutnga dikarantina di rumah singgah.
Kebijakan perbatasan menuai kontra karena sampai saat ini hanya Kabupaten Buol melaksanakan hal itu.
” ada yang minta supaya antigen ditempat diperbatasan agar di gratiskan, saya perlu tegaskan bahwa Kita memberikan persyaratan masuk dengan antigen adalah bentuk pembatasan yang kita lakukan, Kalau kita gratiskan maka untuk apa ada pembatasan, malah justru berimbas pada yang lainnya misalnya tenaga kesehatan kita tidak mampu untuk melayani antigen dalam jumlah banyak, dan besar kemungkinan akan membuat penumpukan diperbatasan karena gratis “. Jelasnya.
Namun Bupati, menyampaikan bahwa kita akan gratiskan, Keculi bagi mahasiswa dan para supir angkutan kita yang berKTP buol, segera buatkan edaranya untuk hal itu.
” Bisa Kita gratiskan tapi hanya untuk anak anak kita mahasiswa Buol dan Para Supir angkutan yang Ber KTP Buol, bagi supir yang ber KTP luar dan bukan kapasitas mahasiswa kita tetap berlakukan Rapid ditempat berbayar ” ungkapnya.
Lebih lanjut bupati kembali menegaskan terkait beberapa hal diantaranya
1. Pelaksanaan Prokes khususnya diranah Publik, dengan pelaksanaan suiping dan penerapan sangsi bagi yang melanggar.
2. Larangan pelaksanaan Pesta Pernikahan, hanya bisa akad nikah dengan kapasitas 20 orang tanpa ada pesta mengundang orang banyak. Selama 14 hari ke depan agar para camat bisa melaksanakan hal ini.
3. Pelaksanaan rapat – rapat kerja bagi ASN yang melibatkan orang banyak sebaiknya dilaksanakan secara Virtual
4. Penggunaan segera RS. Pratama dan Rusunawa sebagai rumah sakit darurat bagi pasien gejala sedang, dan Pasien dengan gejala berat tetap di RSUD Mokoyurli.
5. Pelaksanaan PPKM Level 2 bagi Daerah Kita untuk tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan Daerah yang telah dikeluarkan.
Wakil Bupati Buol, H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si selaku ketua satgas penanganan covid 19 juga memberikan arahan sekaligus laporan pelaksanaan kegiatan satgas covid 19 selama pelaksanaan PPKM dan pelaksanaan Tresing serta isman bagi masyarakat. Namun Wakil Bupati menyoroti Peran ASN yang masih banyak tidak dapat menjadi contoh di masyarakat dengan melanggar Prokes serta membuat berita atau tanggapan hoaks terkait pelaksanaan penanganan Covid 19.
” ASN saat ini justru menjadi contoh buruk di masyarakat banyak yang tidak pakai masker baik berada dirana publik maupun ditempat peribadatan bahkan sengaja mengeluarkan Statetmen yang kurang baik terkait penanganan Covid 19 “. Ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Bupati menegaskan untuk melakukan tindakan bagi ASN yang melanggar dan tidak sejalan dengan kebijakan Pemda.
” Penanganan ini betul betul 1 langkah , 1 arah, termasuk ASN , anda tidak ikut kebijakan pemda anda berhenti dari ASN “. Tegasnya
Di kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs. H. Mohammad Suprizal Jusuf, MM, menegaskan akan membentuk tim khusus melalui BKPSDM bekerjasa sama dengan Diskominfo terkait pelacakan dan pengawasan serta penindakan bagi ASN yang melanggar.
” Kita semua berada dalam 1 Tim, oleh karenanya jika ada ASN yang terindikasi melanggar agar segera diinformasikan ke BKPSDM untuk selanjutnya ditindaklajuti, sesuai arahan Bupati BKPSDM juga akan turun dilapangan melakuan hal yang sama tanpa harus menungu laporan, siap dan akan dilaksanakan pak bupati “. ujarnya
2. Pemulihan Ekonomi
Covid sangat memberi dampak ekonomi bagi rakyat, walawpun sebenarnya untuk Kab. Buol tidak terlalu terdampak.
“rata-rata sumber mata pencaharian kita ada ASN, perikanan dan pertanian yang mana tidak ada pembatasan dalam sektor ekonomi tersebut.
Artinya, rakyat masih bisa beraktifitas di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan tanpa ada pembatasan apapun.
“Hal inilah yang menjadi dasar kita merancang dan mengintervensi program untuk penguatan dan maksimalisasi aktifitas produksi rakyat di sektor tersebut” ujar Bupati.
Hal yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana di tengah pandemi, pemerintah dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.
Aspek yang terus pemda maksimalkan adalah sisi produktivitas, diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan.
“Hal lainya adalah menaikan kebutuhan dan animo rakyat pada bahan makanan non beras, harapanya dapat mensubtitusi beras menjadi non beras.
Jika hal ini terjadi, secara tidak langsung menjadi stimulus dan sektor produksi baru.
“masyarakat dapat mulai membudayakan menanam komoditi non beras sehingga memiliki produksi dan pasar diluar beras, yang kadang terbatas” tutur Bupati Buol.
Dalam aspek Tekhnis, OPD terkait mengawal dan memastikan aktifitas produksi dapat mencapai produksi dan dampak ekonomi yang maksimal.
Untuk sektor perikanan, kita ketahui bersama pasar perikanan ada dimana mana.
Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah peningkatan produksi ikan air tawar kita dengan memberdayakan di pusat pembibitan kita.
Hal inovatif lainya, berkaitan dengan ketahanan oangan di tengah pandemi adalah menerapkan program “One Day No Rice” dimana dalam seminggu ada satu hari kita tidak mengkonsumsi beras dan mensubtitusikanyadengan makanan non beras lainnya seperti ubi dan sagu.
3. Jaring Pengaman Sosial
Beberapa OPD di arahkan untuk fokus pada menciptakan jaring pengaman sosial (social safety net) semisal Dinas Sosial dan Diskumperindag.
Kebijakan ini berwujud dalam Program seperti BLT, dan bantuan tunai lainya seperti Bedah rumah, bantuan modal usaha UMKM, dan beberapa program pemberdayaan pelaku usaha.
Sektor juga yang perlu di maksimalkan semisal bantuan mekanisasi produksi sektor UMKM.
Ada beberapa sektor UMKM yang sementara pemerintah stimulus dengan mekanisasi produksi.
Seperti bantuan mesin untuk usaha ternak, bantuan mesin usaha Teh Gaharu, Bantuan Mesin Usaha Handsanitizer.
Di sektor Perikanan sendiri saat ini kurang lebih 50 hektar Tambak masyarakat telah di cetak/revitalisasi untuk penguatan ekonomi rakyat.
Esensinya semua program yang di cetuskan pemda saat ini bertujuan agar ketahanan pangan daerah stabil di tengah pandemi yang kita bersama tidak tahu kapan akan berakhir.
Jika pangan daerah kuat, perekonomian rakyat relatif stabil, beberapa sektor ekonomi rakyat menggeliat, maka harapanya Kab. Buol akan mampu bertahan dari efek domino pandemi terhadap perekonomian.
Diakhir arahanya Bupati Buol kembali menyampaikan Penegasan tugas camat untuk mengetahui setiap warganya yang terkonfirmasi. Masing masing camat dapat membuat apliasi pelaporan digital terkait pemantauan pelaksanaan Isolasi Mandiri masyarakat sehingga perkembangan bisa dipantau, dan terlapor setiap harinya.
” Semua camat membuat peta warga masyarakat yang melaksanakan isman, dan diupdate setiap jam 12.00 siang, kirimkan ke dinkes dan puskesmas serta laporkan juga ke saya ” tegasnya.
” Terkait Penanganan Covid Pemda akan memberikan penghargaan yang saya beri nama ” COVID AWARD ” yang nanti akan diberikan pada OPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan terbaik dalam penanganan Covid 19, Kita serahkan penghargaanya saat Hari Ulang Tahun Daerah mendatang ” imbuhnya
” Terima kasih, selamat bekerja dan semoga Allah SWT melindungi kita semua. Memang ini langkah yang kita ambil saat ini tidak populer kita akan dikritik, tapi biarkan saja..yang penting kewenangan pada kita tetap dijalankan semata – mata demi menyelamatkan warga kita “. tutup Bupati.
Editor : Jaya
