RDP DPRD Banggai Memanas, Warga Luwuk Timur Protes Dugaan Perusakan Lahan oleh PT Penta Prima Karsa

Jumat, 31 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGGAI,SUARAUTARA.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banggai bersama manajemen PT Penta Prima Karsa dan pihak terkait berlangsung panas.

Warga Kecamatan Luwuk Timur mengadukan dugaan perusakan lahan oleh perusahaan tambang tersebut dalam rapat yang berlangsung di salah satu ruang DPRD Banggai, Kamis (30/1/2025).

Ketua DPD Lembaga Analisis Hukum Indonesia Banggai sekaligus kuasa hukum warga, Hasrin Rahim, menegaskan bahwa PT Penta Prima Karsa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur.

Foto para aparat camat dan kades di liwuk timur

Namun, perusahaan tetap beroperasi di sana, mengeruk lahan warga hingga kedalaman 3-4 meter dan merusak tanaman di lahan seluas 189 hektare.

Camat Luwuk Timur, Adnan, mengonfirmasi bahwa izin PT Penta Prima Karsa sebenarnya berada di Kecamatan Pagimana, tetapi perusahaan beroperasi di Luwuk Timur.

Ia mendukung pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas izin perusahaan.

Perwakilan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Banggai, Cristian Lego, menjelaskan bahwa kepemilikan lahan di Desa Molino masih menjadi perdebatan.

Foto para camat dan kades mendengarkan arahan anggota dewan

Berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah tersebut belum memiliki surat pencadangan untuk transmigrasi dan masih termasuk kawasan hutan.

Anggota Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang, menyarankan agar perusahaan segera mengganti rugi tanaman warga yang telah dirusak untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum justru berisiko memperumit masalah tanpa solusi konkret.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Indry Azis, menegaskan perlunya kejelasan status lahan untuk mencegah sengketa lebih lanjut.

Manajemen PT Penta Prima Karsa, yang diwakili Nyamun Markan, belum memberikan tanggapan konkret terhadap tuntutan warga.

Hasil dari rapat ini diharapkan menjadi dasar bagi DPRD Banggai dalam menerbitkan rekomendasi kepada Pokja Pemda Banggai untuk segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, rapat dengar pendapat masih berlangsung.

Editor : Dewi Qomariah

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Ringkus Ayah dan Anak Terkait Dugaan Kasus Sabu
Satpolairud Polres Situbondo Kawal Arus Balik Ribuan Jamaah Haul Majemuk Ponpes Salafiyah Syafi’iyah
Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Touna Masuk Tahap P-21, Tersangka Segera Diserahkan ke JPU
Operasi Patuh Tinombala 2026, Satlantas Touna dan Dishub Pasang Cermin Tikung
Dinas PUPR Banggai Kelurakan SP 1 Lurah Bungin Timur Awasi Pembangunan di Jalan Imam Bonjol
Bukan Sekadar Seremonial Lurah Soho Wismoyo Jadikan Hari Kamis Momentum Bersih Bersih Bersama
Perketat Pengamanan Waspel Gabungan TNI – Polri Gagalkan Pengiriman Miras Cap Tikus Lintas Provinsi
Batas Wilayah Soho Jadi Perhatian Pemuda ASOKA Thamin Nasir Minta Pemda Telusuri Jejak Sejarah Kampung Asam

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:49 WITA

Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Ringkus Ayah dan Anak Terkait Dugaan Kasus Sabu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 05:09 WITA

Satpolairud Polres Situbondo Kawal Arus Balik Ribuan Jamaah Haul Majemuk Ponpes Salafiyah Syafi’iyah

Kamis, 29 Oktober 2026 - 02:10 WITA

Operasi Patuh Tinombala 2026, Satlantas Touna dan Dishub Pasang Cermin Tikung

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:26 WITA

Dinas PUPR Banggai Kelurakan SP 1 Lurah Bungin Timur Awasi Pembangunan di Jalan Imam Bonjol

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:40 WITA

Bukan Sekadar Seremonial Lurah Soho Wismoyo Jadikan Hari Kamis Momentum Bersih Bersih Bersama

Berita Terbaru