Polemik PHK di PLTU Ampana Karyawan Mengeluhkan atas Tindakan Pihak Manajemen

Selasa, 31 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto istimewa : Tampak Kantor PLTU Ampana Sulawesi Tengah

foto istimewa : Tampak Kantor PLTU Ampana Sulawesi Tengah

Suarautara.com, Ampana – Pada hari Kamis, 26 Maret 2026, sebuah insiden kembali terjadi yang menimbulkan kekhawatiran telah terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ampana.

Salah seorang karyawan yang telah menjabat selama 11 tahun, Andi Yusuf, mengeluhkan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pihak manajemen perusahaan.

Pada Jumat, 27 Maret 2026, Andi Yusuf mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut kepada media Suarautara.com.

Namun, sayang upaya konfirmasi yang dilakukan oleh pihak awak media justru menemui jalan buntu sehingga pihak PLTU Ampana telah menolak akses media untuk melakukan wawancara dan meminta klarifikasi berimbang.

Pada Minggu, 29 Maret 2026, perwakilan media mencoba menghubungi pimpinan PLTU melalui sambungan WhatsApp untuk menjadwalkan pertemuan di kantor perusahaan.

Namun, permintaan tersebut ditolak. Pihak PLTU Ampana justru menyarankan agar mediasi dilakukan di luar area perusahaan, tepatnya di Kantor Desa Sabo.

Kejanggalan berlanjut pada Senin, 30 Maret 2026. Melalui pesan singkat kepada orang tua korban, pihak PLTU Ampana menyatakan bahwa jika wartawan ingin masuk ke area perusahaan, mereka wajib mengantongi surat izin resmi dari pihak Kepolisian dan Koramil.

Syarat ini dinilai tidak lazim dan tidak sesuai dengan prosedur peliputan jurnalistik yang diatur dalam undang-undang.

Dugaan ketidakterbukaan kontrak kerja juga terungkap. Pimpinan PT Karya Prima melalui sambungan telepon menyarankan agar pihak media langsung berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) terkait persoalan PHK ini.

Hal ini menambah kekhawatiran pihak pekerja terkait transparansi dokumen kepegawaian.

Pekerja hanya diminta membaca dan mempelajari dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) di kantor, namun setelahnya dokumen ditarik kembali oleh pihak manajemen.

Atas tindakan sikap tertutup dari pihak PLTU Ampana terhadap awak media memicu tanda tanya besar. Padahal, akses informasi sangat dibutuhkan agar pemberitaan mengenai nasib karyawan yang telah bekerja belasan tahun ini dapat tersaji secara objektif dan berimbang.(AM’oks69)

Berita Terkait

Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Polda Kepri Perkuat Sinergi dengan Pers di Rakernas III PJS Tahun 2026
Bank Sulteng Ampana Perluas Layanan Selama Pemeliharaan Sistem, Transfer Antarbank Tetap Bisa Dilakukan
Cegah Demam Berdarah, Babinsa Koramil 0823/05 Panarukan Bersama PKM dan Perangkat Desa Gelar Fogging  
Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo
dr. Budi Nahkodai RSUD Mokoyurli, Bupati Buol Dorong Pembenahan
Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Buol Dorong Perubahan Birokrasi
BPBD Touna Operasikan Display Informasi Cuaca, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 17:54 WITA

Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten

Rabu, 4 November 2026 - 16:22 WITA

Polda Kepri Perkuat Sinergi dengan Pers di Rakernas III PJS Tahun 2026

Rabu, 4 November 2026 - 13:42 WITA

Bank Sulteng Ampana Perluas Layanan Selama Pemeliharaan Sistem, Transfer Antarbank Tetap Bisa Dilakukan

Rabu, 4 November 2026 - 11:15 WITA

Cegah Demam Berdarah, Babinsa Koramil 0823/05 Panarukan Bersama PKM dan Perangkat Desa Gelar Fogging  

Selasa, 3 November 2026 - 23:37 WITA

Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo

Berita Terbaru