Suarautara.com|Jakarta – Dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang mulai menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana penunjukan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU oleh Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin.
Dukungan terhadap langkah tersebut disampaikan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Ia menilai penyusunan kepengurusan PBNU semestinya mengedepankan prinsip profesionalitas, kapasitas, serta keterwakilan wilayah.
Menurut Khalilur, pemilihan Lukman Edy sebagai kandidat Sekjen tidak semestinya dipersepsikan sebagai kembalinya kepentingan politik tertentu ke tubuh PBNU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lukman Edy memiliki pengalaman yang mumpuni. Ia pernah menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pernah menjadi Sekjen PKB,” kata Khalilur dalam pernyataannya.
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Lukman Edy untuk menjalankan tugas sebagai Sekjen PBNU, apabila nantinya benar-benar ditetapkan dalam struktur kepengurusan.
Khalilur juga menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan proses tersebut dengan isu “PKB come back”. Menurut dia, narasi tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta dikaitkan dengan kepentingan politik praktis.
“Jangan sampai perbedaan pandangan dalam proses penyusunan kepengurusan justru melahirkan fitnah dan gosip murahan. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas dan kepentingan organisasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Khalilur mengingatkan bahwa PBNU merupakan organisasi tingkat nasional yang harus merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia.
Ia menyoroti posisi strategis dalam kepengurusan PBNU yang saat ini menurutnya perlu mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah secara lebih luas.
“PBNU memang bukan PWNU Jawa Timur. Kalau Rais Aam dari Jawa Timur, kemudian Ketua Umum juga dari Jawa Timur, jangan sampai posisi-posisi strategis lainnya juga didominasi orang Jawa Timur,” tegasnya.
Menurut Khalilur, keberagaman latar belakang wilayah justru penting untuk memastikan PBNU benar-benar mencerminkan wajah Nahdlatul Ulama.
Ia berharap Gus Kikin dapat menyusun kepengurusan yang mengedepankan kapasitas dan representasi seluruh Indonesia, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau wilayah tertentu.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” katanya.
Khalilur pun menyatakan dukungannya terhadap Gus Kikin agar tetap konsisten menjalankan proses penyusunan kepengurusan secara profesional dan egaliter.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para Muassis membersamai Panjenengan. Bismillah,” pungkasnya.
