BOLMONG, SUARAUTARA – Mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang jujur dan adil,. Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN.
Surat edaran tersebut bernomor: 800 / B.03/ BKPP/ 214/V/2023 yang ditandatangani langsung Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit.
Dimana isi edaran tersebut, menegaskan ASN di pemkab Bolmong wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat edaran itu juga, upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diberikan.
Tahun 2020.
ASN juga dilarang ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya. Anggota keluarga, dan masyarakat, memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, serta membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan atau calon, dan/atau memposting pada media sosial atau media lain yang dapat diakses publik.
Larangan ini juga tidak hanya berlaku bagi ASN, akan tetapi berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenai hukuman disiplin. (*)
