(Oleh : Subagio Manggopa, S.Pd)
Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Manado
Pelan-pelan, wajah politik Indonesia sedang digambar ulang. Bukan lewat baliho atau deklarasi kandidat, melainkan melalui wacana dan putusan yang tampak teknis, tapi sesungguhnya menentukan arah demokrasi kita ke depan. Mulai dari kemungkinan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, hingga keputusan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal akan dipisahkan mulai 2029. Sekilas terlihat prosedural. Padahal dampaknya bisa sangat politis—dari pusat sampai ke pelosok kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama dua dekade terakhir, kita terbiasa dengan pilkada langsung. Rakyat memilih sendiri gubernur, bupati, dan wali kota. Ada hiruk-pikuk, ada biaya mahal, ada konflik, tapi juga ada rasa memiliki. Kini, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD muncul lagi. Alasannya klasik: efisiensi, stabilitas, dan penghematan anggaran. Tapi dalam politik, efisiensi sering kali punya harga—dan harga itu biasanya bernama partisipasi publik.
Jika kepala daerah benar-benar dipilih oleh DPRD, maka pusat gravitasi politik daerah akan bergeser. Bukan lagi ke rakyat pemilih, melainkan ke ruang-ruang fraksi dan lobi partai. Figur kepala daerah ke depan bukan hanya dituntut populer, tetapi—atau justru terutama—diterima oleh elite partai. Politik lokal menjadi lebih senyap, tapi belum tentu lebih bersih. Lebih rapi di permukaan, lebih padat di belakang layar.
Di saat yang sama, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 juga mengubah lanskap. Pilpres tidak lagi “menarik” pilkada, dan pilkada tidak lagi menjadi ekor dari popularitas calon presiden. Ini mengakhiri efek ekor jas—ketika figur nasional ikut menentukan menang-kalahnya calon di daerah. Secara teori, ini baik. Isu nasional kembali ke panggung nasional, isu lokal mendapat ruang sendiri. Tapi secara politik, ini menuntut adaptasi besar.
Bagi figur calon presiden dan wakil presiden, situasi ini berarti satu hal: mereka tak bisa lagi hanya mengandalkan daya tarik personal untuk menggerakkan seluruh mesin politik sampai ke tingkat desa. Mereka harus berhadapan dengan peta partai yang lebih otonom di daerah. Capres yang kuat di media nasional belum tentu berpengaruh besar di pilkada yang digelar di waktu berbeda, apalagi jika kepala daerah dipilih DPRD. Dalam skema ini, yang paling diuntungkan adalah kandidat yang punya hubungan kuat dengan partai, bukan semata hubungan emosional dengan pemilih.
Koalisi pun berubah makna. Koalisi pilpres tak lagi otomatis paralel dengan koalisi pilkada. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, partai bisa lebih cair, lebih pragmatis, dan lebih berani berbeda sikap dari pusat. Politik daerah bisa menjadi arena negosiasi tersendiri, tidak selalu tunduk pada garis lurus Jakarta.
Di daerah, dampaknya terasa nyata. Jika pilkada tak lagi langsung, rakyat mungkin tak lagi sibuk dengan kampanye, tapi juga tak lagi punya saluran langsung untuk memberi mandat. Kepala daerah akan lebih rajin menjaga harmoni dengan DPRD daripada mendengar kegelisahan publik. Bukan berarti pembangunan berhenti, tapi orientasinya bisa berubah: lebih politis, lebih kompromistis, dan sangat bergantung pada peta kekuasaan lokal.
Sementara itu, pemilu lokal yang berdiri sendiri memberi peluang lain. Isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik punya panggung sendiri. Tidak lagi tenggelam oleh debat calon presiden. Tapi peluang ini hanya bermakna jika rakyat tetap menjadi subjek, bukan penonton.
Pada akhirnya, perubahan sistem pemilu bukan soal maju atau mundur semata. Ia soal ke mana arah kuasa politik dialirkan. Ke rakyat, atau ke elite. Ke ruang publik, atau ke ruang negosiasi. Dan di titik ini, kita perlu lebih dari sekadar antusias atau sinis. Kita perlu waspada, kritis, dan sadar bahwa aturan main yang diubah hari ini, akan menentukan siapa yang benar-benar berdaulat esok hari.
Karena dalam politik, yang sering berubah lebih dulu bukan pemimpinnya—melainkan cara kita memilih mereka.
