BUOL, Suarautara.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfo Buol, Abdullah Mangge,S.Ag, M.Si menegaskan pentingnya penguasaan teknologi informasi sebagai pilar utama dalam mendorong efisiensi birokrasi.
Demikian disampaikannya pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Aplikasi Srikandi yang dilaksanakan pada Selasa, (8/7), bertempat di Aula RSUD Mokoyulri Buol, pukul 09.00 WITA.
“Dengan adanya Aplikasi Srikandi ini, diharapkan sistem birokrasi dapat berjalan lebih efisien karena mengurangi penggunaan kertas serta mempercepat distribusi dokumen antarinstansi,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menambahkan bahwa Aplikasi Srikandi bertujuan untuk mempermudah urusan surat menyurat, pengelolaan arsip, dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik.
Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Aplikasi Srikandi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta percepatan transformasi digital dalam pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur RSUD Mokoyulri, Dr. Mariati Ismail, Sekretaris Dinas Kesehatan, bersama dengan pejabat struktural di lingkungan RSUD Mokoyulri, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap penerapan digitalisasi administrasi di sektor kesehatan.
Sebagai narasumber utama, hadir Moh. Hatta S. Tama, S.Sos yang memberikan materi teknis mengenai Aplikasi Srikandi, mencakup dasar hukum, alur tata naskah dinas elektronik, hingga praktik penggunaan aplikasi dalam pengelolaan dokumen secara digital.
Kegiatan ini diikuti secara aktif oleh para pejabat struktural, staf administrasi, dan tenaga teknis RSUD Mokoyulri. Tim dari Dinas Kominfo Buol juga hadir mendampingi pelatihan guna memastikan implementasi aplikasi berjalan optimal.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan RSUD Mokoyulri menjadi salah satu pelopor dalam penerapan Aplikasi Srikandi di sektor pelayanan kesehatan, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang digital, terintegrasi, dan berkelanjutan.***
