Kades Dopalak: Optimalisasi PADes Jadi Solusi Hadapi Efisiensi Anggaran

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarautara. com, Buol – Pemerintah Desa (Pemdes) Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait pembahasan Perubahan Dana Desa (DDS) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Dopalak, Jumat (9/1/2026).

Musdes dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dopalak, Umar B. Munggeli, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, unsur lembaga desa, serta masyarakat yang sempat hadir.

Pemdes Dopalak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa maupun optimalisasi Pendapatan Asli Desa.

Kepala Desa Dopalak, Umar B. Munggeli, menjelaskan bahwa pembahasan perubahan DDS dilakukan untuk mengevaluasi sejumlah program yang dinilai belum berjalan maksimal, sekaligus menetapkan program prioritas di tahun 2026.

“Musyawarah ini penting karena saat ini kita dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara bersama program mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang harus ditunda pada tahun anggaran 2026,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Along ini menambahkan, Desa Dopalak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Jika dikelola secara baik dan sesuai regulasi, potensi tersebut diyakini mampu menjadi solusi dalam menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Desa Dopalak kaya akan sumber daya alam. Salah satu solusi yang kita dorong adalah mengawal Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang pengelolaan tambang tradisional, tentunya dengan komitmen kuat, partisipasi semua sektor, serta transparansi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan potensi desa harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih.

“Transparansi menjadi kunci agar Pemdes dan masyarakat terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pembangunan desa benar-benar bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(Red)

Berita Terkait

Bukan Sekadar Tumpeng Polsek Kintom Datangi Koramil TNI – Polri Pertebal Barisan Hadapi Gangguan Kamtibmas
Prediksi Kemarau Hingga 2027 Rifai Mahiwa Sampaikan Arahan Bupati Himbau Warga Soal Waspada Karhutla
Gerak Cepat Kadinsos Hariadi Bola Bersama Jajaran Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Uwedikan
Pemkab Banggai Tertinggi di Sulteng Capaian Pendataan ” My PKP ” dan Sukseskan Program Perumahan Nasional
Pertamina EP DMF Tunjukkan Program Pemberdayaan Ketua PWI Banggai Apresiasi serta Wartawan Tinjau Langsung Lokasi
Laporan Warga Ditindak Cepat Wayan Sukarman Ungkap Percobaan Pencurian Baterai Tower di Lamala
Dinsos Banggai Tingkatkan Kapasitas DTSEN dan SIKS – NG Haryadi Bola Tekankan Pemutakhiran Data
Pastikan Bantuan Tepat Manfaat Kadinsos Banggai Haryadi Bola Pantau Fasilitas KAT di Simpang Raya

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:52 WITA

Bukan Sekadar Tumpeng Polsek Kintom Datangi Koramil TNI – Polri Pertebal Barisan Hadapi Gangguan Kamtibmas

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:40 WITA

Prediksi Kemarau Hingga 2027 Rifai Mahiwa Sampaikan Arahan Bupati Himbau Warga Soal Waspada Karhutla

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:17 WITA

Gerak Cepat Kadinsos Hariadi Bola Bersama Jajaran Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Uwedikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:48 WITA

Pemkab Banggai Tertinggi di Sulteng Capaian Pendataan ” My PKP ” dan Sukseskan Program Perumahan Nasional

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:44 WITA

Pertamina EP DMF Tunjukkan Program Pemberdayaan Ketua PWI Banggai Apresiasi serta Wartawan Tinjau Langsung Lokasi

Berita Terbaru

Topik Utama

Kuasa Hukum UMKM Menyoroti Kebijakan PBJT di Touna

Kamis, 8 Okt 2026 - 09:55 WITA