SUARAUTARA.COM, BOLMONG – Sesuai ketentuan, Penjabat (Pj) kepala daerah yang akan maju di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) harus mengajukan surat pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Berdasarkan ketentuan yang ada, Pj kepala daerah harus mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran, sesuai dengan surat edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ. Pendaftaran calon kepala daerah adalah pada tanggal 27 Agustus mendatang.
Belakangan beredar kabar, Pj Bupati Bolmong Jusnan Mokoginta, akan maju di Pilkada. Jika Jusnan Mokoginta, ikut pada Pilkada 2024, maka hari ini, Rabu (17/7/2024) batas terakhir pengajuan surat pengunduran diri ke Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Muhammad Arief mengatakan belum ada info terkait pengunduran diri jika Pj Bupati Bolmong Jusnan Mokoginta, mau maju di Pilkada Bolmong.
“Belum ada info terkait dengan itu, tapi jika Pj Bupati maju. Memang sesuai aturan lewat pengajuan di Bagian Tapem, kemudian biro pemerintahan provinsi untuk diajukan ke Mendagri,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Devisi Teknis KPU Bolmong Alfian Pobela menjelaskan secara regulasi KPU bersifat administratif. Tidak masuk pada ranah masa jabatan Pj Bupati. Sebab pengajuan pengunduran diri itu pada Mendagri bukan KPU. Karena itu tidak diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 ,” katanya.
Lanjut Alfian, sekali lagi KPU hanya bersifat administratif, dan akan terlihat jadwal pendaftaran calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus mendatang.
“KPU Bolmong nantinya bersifat administratif, tidak masuk ke ranah sana. Tapi satu hari sebelum pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti, surat pengunduran diri dan pemberhentian dari Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai bentuk administrasi,” katanya lagi.
Diketahui, hari ini sesuai surat edaran Mendagri batas waktu pengajuan pengunduran diri bagi Pj Kepala daerah yang akan maju pada pilkada tahun 2024. (*).
