Buol, SUARAUTARA.COM – berdasarkan hasil pertemuan antara Gubernur Sulteng Hi.Rusdy Mastura dengan Bupati Amirudin Rauf dan Wabup Abdullah Batalipu di ruang kera Gubernur, Selasa, (22/6/2021) membuahkan hasil dalam pertemuan membahas soal tapal batas antara Buol dan Gorontalo Utara.
Dihadapan Bupati dan Wabup Buol serta Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng Dra. Hj. Sri Indraningsih Lallusu, MBA anggota Hasan S. Patongai, SH, H. Ambo Dalle, Drs. Enos Pasaua, MM. Beserta Komisi II, Drs. H. Zainal Mahmud Daud, Gubernur Rusdy berjanji akan menuntaskan persoalan ini sampai ke Kemendagri.
Sebelumnya Bupati Buol Amirudin Rauf menyampaikan akar persoalan yang terjadi di Jakarta dimana, Provinsi Gorontalo telah mengklaim telah memenangkan sengketa ini melalui pertemuan penyelesaian batas yang difasilitasi oleh Kemendagri di Jakarta. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buol tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan tersebut sehingga dapat dipastikan jika pun terjadi kesepakatan itu adalah keputusan sepihak yang tidak dapat diterima oleh Kabupaten Buol. Oleh karenanya Kedatangan kami bisa mendapatkan tanggapan dan petunjuk Bapak Gubernur atas permasalahan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Kalau kita bicara batas saat ini sebenarnya mereka tidak punya dasar apa apa, mulai dari keputusan raja raja terdahulu, keputusan residen menado sampai dengan Kemendagri. batas memihak pada kita. Tapi seiring berjalan waktu mereka mengcklaim wilayah mereka sudah mengambil batas daerah kami, yang akibatnya salah satu desa kami berada didalam areal wilayah yang saat ini mereka ambil alih. Bayangkan saja untuk menuju ke Desa Umu harus melewati daerah mereka yang sebenarnya wilayah kami ” Tuturnya.
” Saya baru dapat kabar dari Kementerian bahwa SK Kemendagri terkait penetapan batas sudah memasuki tahapan Pembuatan, dasarnya adalah hasil pertemuan dijakarta yang dihadiri oleh Perwakilan Gubernur sulteng Karo Pemerintahan dan Pemprov Gorontalo, yang kami anggap tidak dapat diterima dan merupakan keputusan sepihak, ijin pak Gubernur, Propinsi Sulteng harus cepat mengklarifikasi kembali hal ini pada Kementrian sebelum terlanjur dipustuskan final oleh pusat ” Tegasnya
Sri indraningsih Lallusu Ketua Komisi I DPRD Sulteng menambahkan, bahwa dari DPRD tidak menerima keputusan yang disepakati di Jakarta, dan membenarkan penyampaian Bupati Buol.
” Kenapa Pemkab Buol tidak dihadirkan di Jakarta sedangkan Gorut bisa ikut dalam pertemuan tersebut, ada apa ini, Jikapun terjadi kesepakatan benar yang dikatakan Bupati itu jelas hanya sepihak saja, kami pun dari DPRD tidak menerima hal ini, dan berharap pak Gubernur dapat segera mengklarifikasi kembali minta untuk diselesaikan lebih adil sesuai dengan aturan ” Ujarnya.
Sementara itu, Drs.Zainal Daud Anggota Komisi II juga menambahkan hal yang sama dan berharap hal ini segera ditindaklanjuti oleh Gubenur, DPRD Sulteng bersedia untuk ikut mengawal sampai ke Pemerintah Pusat.
Kepala Biro Adm. Pemerintahan Propinsi Sulteng, Drs Arfan MSi, dihadapan Gubernur menyampaikan klarifikasi terkait kehadirannyan di Jakarta sebagai perwakilan Sulteng.
” ijin Pak Gubernur, saya hadir disana karena memang yang diundang hanya antar Propinsi, maka kami tidak menghadirkan buol. Namun saat disana ternyata Pemprov Gorontalo menghadirkan Gorut. Saya lontarkan protes akan hal itu dan menyampaikan keberatan pertemuan saat itu, yang saya tandatangan adalah hasil pembicaraan saat itu, BAP itu bukan harga mati masih bisa dirubah, ” jelasnya.
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, setelah mendengarkan menyampaikan dengan bijak bahwa untuk tidak membahas kesalahan, saat ini yang harus kita bahas bersama adalah solusi atas kekisruhan ini. Sebagai Gubernur Ia menyebutkan bahwa permasalahan tapal batas propinsi Antara Buol dan Gorut bukan masalah main main, harus diselesaikan dan didukung penuh oleh Propinsi.
” Pak Bupati, masalah batas Buol bukan urusan main main, harus segera diselesaikan dengan adil dan berimbang oleh pusat, saya akan hadir langsung menemui Mendagri untuk meluruskan hal ini. Sekali lagi saya bilang saya akan turun langsung, secepatnya ” Tegas Gubernur, sembari memerintahkan Biro Pemerintahan untuk mengatur pertemuan bersama Mendagri.
Bupati Buol, menyambut baik atas sahutan dan dukungan penuh Gubernur menyikapi persoalan batas wilayah Buol dan berharap menemui kebaikan bagi Kabupaten Buol.
” Terima Kasih Pak Gubernur , inilah yang kami nantikan dukungan penuh Pemerintah Propinsi dalam penyelesaian sengketa batas, saya bersama Wakil Bupati akan ikut bersama Pak Gubernur bertemu Pemerintah Pusat. Satu hal yang menjadi kekuatan niat kami begitu serius terkait masalah batas bukan karena gengsi tapi lebih kepada kecintaan kami pada daerah kami, kasian Desa kami, Desa Umu sampai saat ini belum bisa menikmati pembangunan termasuk infrastruktur jalan dll. Karena kekisruhan batas wilayah dan ini tanggung jawab kita semua sebagai Pemerintah ” Tuturnya
Selanjutnya di akhir pertemuan Bupati Buol menyerahkan Dokumen terkait Batas Kabupaten Buol yang telah disiapkan dan juga sebelunya telah diberikan pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri.[arp]
