Dua Anggota DPRD Banggai Diduga Langgar Etik, Masa Demo Desak BK Bertindak Tegas

Rabu, 23 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Mustaqin Suling Korlap Aksi Demo bersama beberapa masa Aksi yang di terima Kabag Persidangan DPRD banggai

Foto Mustaqin Suling Korlap Aksi Demo bersama beberapa masa Aksi yang di terima Kabag Persidangan DPRD banggai

BANGGAI, SUARAUTARA.COM – Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 23 April 2025. Massa aksi yang dipimpin oleh Mustaqin Suling menyuarakan tuntutan atas dugaan pelanggaran etik oleh dua anggota DPRD Banggai, yakni Suwardi dan Lutfi Samaduri.

Aksi demo ini menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai segera memanggil dan memeriksa dua anggota dewan yang diduga terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tanah Abang, wilayah Dapil IV. Massa menilai kehadiran mereka di luar daerah pemilihan merupakan bentuk pelanggaran etik dan berpotensi memicu konflik horizontal.

Mustaqin Suling sebagai koordinator lapangan bersama dengan Sahrin Ta’aleg, Hasil Latuba, dan Fruli Ludong menyampaikan langsung aspirasi kepada Muhtar Kantu, Kepala Bagian Persidangan DPRD Banggai. Aksi demo berlangsung damai dengan orasi di Tugu Adipura.

Aksi berlangsung pada Rabu, 23 April 2025, dimulai dari Kantor DPRD Banggai dan dilanjutkan di Tugu Adipura, Luwuk.

Foto Mustaqin Suling Korlap Aksi Demo bersama beberapa masa Aksi yang di terima Kabag Persidangan DPRD banggai

Massa menilai kehadiran Suwardi dan Lutfi Samaduri di lokasi PSU bukan hanya di luar kapasitas, melainkan juga menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Keduanya diduga memprovokasi dan menyebarkan narasi seolah-olah terjadi intimidasi terhadap mereka, padahal menurut saksi, situasi berlangsung kondusif.

Aksi dilakukan secara damai dengan menyampaikan tuntutan secara langsung ke Sekretariat DPRD. Massa juga menyampaikan akan melanjutkan pelaporan ke BK DPRD Banggai, dan jika tidak ada tindakan, mereka akan membawa kasus ini ke Badan Kehormatan DPR-RI.

( AksiDemo/AmrillahMokoagow )

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat
Cegah Perkawinan Usia Anak, DPRD Touna Perkuat Payung Hukum Perlindungan Anak
Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan
170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 18:03 WITA

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat

Senin, 9 November 2026 - 17:35 WITA

Cegah Perkawinan Usia Anak, DPRD Touna Perkuat Payung Hukum Perlindungan Anak

Senin, 9 November 2026 - 15:05 WITA

Rp21,64 Miliar dari APBN Mengalir ke Buol, Jalan Negeri Lama–Modo I Mulai Dikerjakan

Senin, 9 November 2026 - 14:08 WITA

170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus

Senin, 9 November 2026 - 07:37 WITA

Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai

Berita Terbaru