Buol, SUARAUTARA.COM – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 42 desa di 10 kecamatan se – Kabupaten Buol, membuat tensi politik kian meningkat seiring semakin dekatnya hari pelaksanaan pada 17 September mendatang.
Saat ini seluruh instrumen tahapan telah disiapkan dan dilakukan oleh dinas teknis yakni BPMD Buol hampir diseluruh desa dan kecamatan yang melaksanakan Pilkades tersebut. Mulai dari tahapan sosialisasi sampai pada pembentukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Des (PPKD) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (P3KD) yang dimediasi oleh BPD ditingkat desa.
Salah satu Panitia Pengawas desa Oyak, Ibrahim Dokliwan kepada suarautara.com, Selasa (13/7) mengatakan, saat ini, Ia bersama rekan-rekan Panwas lainnya berharap kepada panitia kabupaten untuk memberikan bimbingan teknis sebelum hari pelaksanaan pencoblosan, mengingat banyak Panitia dan pengawas yang belum benar-benar memahami fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada panitia, pseserta bahkan sampai pada atura dalam pelaksanaan Pilkades.
” Kami berharap Panitia Kabupaten untuk memberikan bimtek kepada PPKD dan Pengawas guna memberikan pemahaman detail terkait tata cara dan tata tertib Pemilihan yang telah diatur dalam Perda dan Perbup, sehingga ada dasar hukum yang kuat bagi Panita dan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” tutup Ibrahim.
Sementara itu, Ketua DPRD Buol, Srikandi Batalipu.S,Sos., mengatakan, untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkades serentak ini menjadi tanggung jawab besar bagi PPKD untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana seperti yang diamanahkan Perda No 1 Tahun 2021 dan Perbup No 7 Tahun 2021.
” Ini merupakan tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun. Untuk itu, saya berharap kepada penyelenggara untuk benar-benar menjaga integritas dan menjauhi keberpihakan kepada salah satu calon yang ada”, ujar Srikandi Batalipu,S.Sos ketua DPRD Buol, Selasa (13/7) saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pilkades serentak di Aula Kecamatan Paleleh Barat.
Lanjut Srikandi, Mahasiswa Pascasarjana di UNG ini menambahkan, semoga pelaksanaan Pilkades serentak di Buol 2021 tidak akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Apalagi berkaitan dengan hasil pelaksanaan pada harinya nanti.
Hal ini mengingat independensi penyelenggara yang tetap harus dijaga, agar supaya pemimpin yang akan lahir nanti benar-benar menjadi pilihan rakyat dan mampu membawa desanya akan lebih baik.
” Sebagai perwakilan rakyat di legislatif yang mengemban tugas sebagai fungsi pengawasan, maka kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari Camat, Kepala Desa, BPD, PPKD, P3KD dan para calon kades yang ada untuk bersinergi menjadikan Pilkades tahun ini menjadi Pilkades Damai.” Tutup Srikandi.
(uchan)
