Bongkar Manipulasi Pendidikan untuk Politik Uang Rekaman Anti – Bali Terungkap Manuver Jelang PSU Banggai

Sabtu, 3 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

BANGGAI, SUARAUTARA.COM – Woooo…Siapa sangka, di tengah proses sengketa hasil Pilkada Banggai yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, muncul sebuah rekaman berdurasi 3 menit yang diduga mengungkap strategi pemenangan Paslon Nomor Urut 3, Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang (Anti-Bali). Rekaman ini menyingkap dugaan penggunaan program bantuan pendidikan nasional sebagai alat kampanye terselubung.

Dalam rekaman tersebut, seorang tokoh yang juga Bakal Calon Wakil Gubernur Sulteng dari Partai Gerindra memaparkan rencana distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Bantuan tersebut direncanakan cair seminggu sebelum PSU, yakni pada 20 November 2024.

Pernyataan dalam rekaman disampaikan langsung oleh tokoh politik Gerindra yang hadir dalam pertemuan dengan pengurus DPC, PAC, dan simpatisan di Kabupaten Banggai. Kegiatan ini juga mencuatkan dugaan keterlibatan struktur partai politik dalam strategi pemenangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat internal Partai Gerindra pada 2 Juli 2024 di Kantor DPC Gerindra, Kompleks Ruko MT Hartono, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Rekaman tersebut dinilai penting karena memperkuat dugaan pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

Meskipun belum diajukan sebagai alat bukti di sidang MK, rekaman ini telah menarik perhatian publik dan diperkirakan akan mempengaruhi keputusan dismissal yang dijadwalkan pada 5 Mei 2025.

Tim hukum Paslon 01 Amirudin-Furqan (AT-FM) menegaskan bahwa tuduhan TSM terhadap mereka tidak berdasar hukum. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada bukti sahih mengenai pelibatan aparat pemerintah, perencanaan sistematis dari atas, maupun dampak masif yang mempengaruhi hasil PSU.

Mereka juga menyoroti belum adanya putusan hukum tetap atas tuduhan money politics, serta menepis isu kewajiban cuti petahana dalam PSU.

Pakar hukum pemilu turut mengingatkan pentingnya asas objektivitas dan keadilan dalam menilai alat bukti, khususnya ketika muncul indikasi kuat pelanggaran justru berasal dari pihak pemohon.

( Edt:AmrillahMokoagow )

Berita Terkait

Ketum DPP PROBO Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Suarautara
BPJS Ketenagakerjaan Touna Salurkan Santunan Rp4,9 Miliar kepada 221 Ahli Waris Pekerja Rentan
Porprov X Sulteng 2026 Makin Dekat, KONI Buol Pacu Kesiapan Atlet dan Manajemen
Camat Ratolindo Bantah Restui Penggalangan Dana Posko Anti-Narkoba, Warga Diminta Waspada
Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Kembali Tetapkan Tersangka Asal Desa Wakai “atas Dugaan Kasus Sabu”
Bupati Tolitoli Hadiri Puncak Bulan Bakti HUT KKP Ke 27 di Kampung Nelayan Merah Putih Banagan
Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Polda Kepri Perkuat Sinergi dengan Pers di Rakernas III PJS Tahun 2026

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:00 WITA

Ketum DPP PROBO Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Suarautara

Jumat, 6 November 2026 - 18:01 WITA

BPJS Ketenagakerjaan Touna Salurkan Santunan Rp4,9 Miliar kepada 221 Ahli Waris Pekerja Rentan

Jumat, 6 November 2026 - 17:57 WITA

Porprov X Sulteng 2026 Makin Dekat, KONI Buol Pacu Kesiapan Atlet dan Manajemen

Jumat, 6 November 2026 - 09:51 WITA

Camat Ratolindo Bantah Restui Penggalangan Dana Posko Anti-Narkoba, Warga Diminta Waspada

Kamis, 5 November 2026 - 10:09 WITA

Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Kembali Tetapkan Tersangka Asal Desa Wakai “atas Dugaan Kasus Sabu”

Berita Terbaru