Bongkar Manipulasi Pendidikan untuk Politik Uang Rekaman Anti – Bali Terungkap Manuver Jelang PSU Banggai

Sabtu, 3 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

BANGGAI, SUARAUTARA.COM – Woooo…Siapa sangka, di tengah proses sengketa hasil Pilkada Banggai yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, muncul sebuah rekaman berdurasi 3 menit yang diduga mengungkap strategi pemenangan Paslon Nomor Urut 3, Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang (Anti-Bali). Rekaman ini menyingkap dugaan penggunaan program bantuan pendidikan nasional sebagai alat kampanye terselubung.

Dalam rekaman tersebut, seorang tokoh yang juga Bakal Calon Wakil Gubernur Sulteng dari Partai Gerindra memaparkan rencana distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Bantuan tersebut direncanakan cair seminggu sebelum PSU, yakni pada 20 November 2024.

Pernyataan dalam rekaman disampaikan langsung oleh tokoh politik Gerindra yang hadir dalam pertemuan dengan pengurus DPC, PAC, dan simpatisan di Kabupaten Banggai. Kegiatan ini juga mencuatkan dugaan keterlibatan struktur partai politik dalam strategi pemenangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat internal Partai Gerindra pada 2 Juli 2024 di Kantor DPC Gerindra, Kompleks Ruko MT Hartono, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Rekaman tersebut dinilai penting karena memperkuat dugaan pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Foto Rekaman strategi anti-Bali sebelum PSU

Meskipun belum diajukan sebagai alat bukti di sidang MK, rekaman ini telah menarik perhatian publik dan diperkirakan akan mempengaruhi keputusan dismissal yang dijadwalkan pada 5 Mei 2025.

Tim hukum Paslon 01 Amirudin-Furqan (AT-FM) menegaskan bahwa tuduhan TSM terhadap mereka tidak berdasar hukum. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada bukti sahih mengenai pelibatan aparat pemerintah, perencanaan sistematis dari atas, maupun dampak masif yang mempengaruhi hasil PSU.

Mereka juga menyoroti belum adanya putusan hukum tetap atas tuduhan money politics, serta menepis isu kewajiban cuti petahana dalam PSU.

Pakar hukum pemilu turut mengingatkan pentingnya asas objektivitas dan keadilan dalam menilai alat bukti, khususnya ketika muncul indikasi kuat pelanggaran justru berasal dari pihak pemohon.

( Edt:AmrillahMokoagow )

Berita Terkait

Resmikan Tiga Ruangan Baru di Kejari Touna, Kajati Sulteng Dorong Percepatan Digitalisasi
Klarifikasi Akun Fery Tap Terkait Laporan Camat Ampana Tete: Ada Kesalahpahaman Pesan
Regu Fahmil Qur’an Buol Lolos ke Final MTQ Sulteng 2026 Usai Tekuk Morut dan Toli-Toli
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Perairan Desa Buon Mandiri Polisi Lakukan Penyelidikan
Diduga Cemarkan Nama Baik di Medsos, Akun Facebook Fery Tap Dilaporkan Camat Ampana Tete
53 Siswa MIN 1 Banggai Lulus 100 Persen Kemenag Suardi Khanjai Pesan Jaga Akhlak dan Adab
Dikbud Touna Salurkan Dana Afirmasi 2026, 38 TK, PAUD, dan PKBM Terima Rp38 Juta Per Sekolah
Hari Pertama MTQ: Kafilah Kabupaten Buol Turunkan 13 Peserta Terbaik di Berbagai Arena Lomba

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 22:12 WITA

Resmikan Tiga Ruangan Baru di Kejari Touna, Kajati Sulteng Dorong Percepatan Digitalisasi

Selasa, 9 Juni 2026 - 21:57 WITA

Klarifikasi Akun Fery Tap Terkait Laporan Camat Ampana Tete: Ada Kesalahpahaman Pesan

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:25 WITA

Regu Fahmil Qur’an Buol Lolos ke Final MTQ Sulteng 2026 Usai Tekuk Morut dan Toli-Toli

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:24 WITA

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Perairan Desa Buon Mandiri Polisi Lakukan Penyelidikan

Selasa, 9 Juni 2026 - 14:42 WITA

53 Siswa MIN 1 Banggai Lulus 100 Persen Kemenag Suardi Khanjai Pesan Jaga Akhlak dan Adab

Berita Terbaru