Jakarta, Suarautara.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyampaikan dukungan penuh terhadap target pemerintah untuk mencapai 100 persen bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2035. Menurutnya, langkah ini merupakan kebijakan visioner Presiden dalam menghadapi tantangan krisis iklim global dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Target ini menunjukkan keberanian dan visi jangka panjang Presiden. Tapi harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, percepatan proyek EBT, dan insentif konkret bagi pelaku usaha,” ungkap Beniyanto saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut data Kementerian ESDM, bauran EBT nasional per pertengahan 2025 masih berada di angka 14,7 persen. Target jangka pendek 2025 direvisi menjadi 20 persen, sedangkan target jangka menengah 2030 sebesar 23 persen. Guna mendukung percepatan ini, pemerintah telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 – 2035.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam RUPTL tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW bersumber dari EBT. Rincian kapasitas tersebut meliputi :
Pembangkit Surya : 17,1 GW
Hidro : 11,7 GW
Angin : 7,2 GW
Panas Bumi : 5,2 GW
Bioenergi : 0,9 GW
Nuklir : 0,5 GW
Beniyanto menilai, agar transisi energi berjalan optimal, diperlukan reformasi kebijakan, terutama terkait tarif listrik dan skema Power Purchase Agreement (PPA) agar lebih kompetitif di mata investor.
“Pembangunan pembangkit saja tidak cukup, kita juga harus mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi. Tanpa itu, EBT tidak akan maksimal,” ujarnya.
Legislator asal Banggai Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, terutama dalam hal insentif fiskal dan pendanaan hijau. Ia menyebut, program PLTS untuk desa-desa menjadi langkah konkret yang harus segera dieksekusi dalam waktu dekat.
“Komisi XII DPR RI akan terus mengawal dan mendorong sinergi kebijakan agar target ini bisa tercapai secara bertahap dan terukur. 2035 harus jadi momentum kedaulatan energi berbasis EBT,” tutup Beniyanto.
( TimStafKhusus/AmrillahMokoagow )
