Palu – Anggota DPR RI komisi V Anwar Hafid “dikuliti” penyintas atau penanya dalam focus group Discussion (FGD) di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng Senin (7/11-2022) di Palu.
Para penyintas itu melontarkan kritikan-kritikan pedas kepada Anwar Hafid.
Adalah Armin Hamit warga Petobo penyintas korban bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami (Genit) 2018, mengeluhkan nasibnya ke Anwar Hafid yang sampai saat ini tidak jelas.
Mereka masih tinggal dihunian sementara . Padahal sudah empat tahun bencana berlalu, namun mereka belum mendapatkan hunian tetap. Tapi masih tinggal di hunian sementara (huntara).
Ironisnya, kata Armin anggota DPR nanti dekat – dekat pemilu baru menampakkan batang hidungnya.
“Dulu beberapa kali saya hubungi pak Anwar Hafid, tapi hanya dijanji-janji mau ketemu. Bayangkan sudah kurang lebih 3 tahun baru bisa ketemu langsung wakil saya di DPR RI. Padahal kami butuh diperjuangkan dan dibantu soal nasib kami penyintas ini,”tegas Armin.
Hal Senada juga dikatakan Tini, penyintas Talise.
“Kami hidup dalam satu bangunan yang terdiri dari lebih satu kepala keluarga, sempit dan sumpek. Bahkan ditempat kami pernah terjadi pelecehan seksual dan bunuh diri. Oleh sebab itu kami meminta bapak Anwar selaku anggota DPR RI berbicara ke pemerintah pusat untuk membantu mencarikan solusi nasib kami ini penyintas,”ujar Tini.
Sementara itu Mohamad Raslin Chili dalam FGD itu mengatakan ada sekitar 5000an penyintas di Palu, Sigi dan Donggala yang belum mendapatkan hak-hanya.
“Sebagai wakil rakyat yang membidangi infrastruktur kami minta untuk dapat membantu menyuarakan penderitaan kami selaku penyintas. Karena bapak punya kekuatan politik di pusat,”tanda Chili.
Anwar Hafid dihadapan peserta FGD berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat penyintas itu.
“Kami akan sampaikan kepada pemerintah dalam rapat di DPR RI nanti terkait keluhan dan aspirasi bapak Ibu. Karena kami hanya dapat menyampaikan aspirasi bapak ibu ke pemerintah. Seban pemerintahlah selaku eksekutor,”kata ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu.
Politisi partai Demokrat itu menegaskan, jika saja dirinya pemerintah misalnya kepala daerah, maka keluhan para penyintas itu langsung dieksekusinya.
“Kalau saya kepala daerah, maka pasti saya langsung eksekusi keluhan bapak ibu ini,”akunya. ***
