Suarautara.com, Banggai – Direktur LBH Rakyat, Firmansyah C. Rasyid, S.H.,meminta aparat kepolisian bertindak profesional dalam menangani laporan dugaan penghinaan terhadap jurnalis media Global Sulteng, Rian Afdhal Hidayat, yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat publik di Sulawesi Tengah.
Laporan tersebut telah resmi terdaftar di Polresta Palu dengan Nomor LP/B/560/V/2026/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulteng tertanggal 12 Mei 2026.
Kasus itu bermula saat Rian melakukan konfirmasi terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Undata kepada eks Direktur rumah sakit tersebut, drg. HM.
Firmansyah menilai persoalan ini bukan sekadar konflik personal, melainkan menyangkut penghormatan terhadap kebebasan pers dan etika pejabat publik dalam sistem demokrasi.
Pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis tidak hanya mencederai profesi pers, tetapi juga menunjukkan rendahnya standar komunikasi pejabat publik terhadap kerja-kerja jurnalistik,” ujar Firmansyah.
Lebih lanjut Ia juga menyoroti dugaan ucapan bernada menghina yang dilontarkan drg. HM, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut Firmansyah, tindakan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan dan ketidakpahaman terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Seorang Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi dan dilindungi undang-undang.
Segala bentuk intimidasi maupun penghinaan terhadap wartawan tidak boleh dianggap biasa,” tegasnya.
Selain itu, LBH Rakyat juga menyoroti permintaan maaf terbuka yang disebut hanya disampaikan melalui grup WhatsApp dan bukan secara langsung kepada jurnalis yang bersangkutan.
Firmansyah menegaskan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjadi pembelajaran bagi pejabat publik untuk menghormati kerja jurnalistik serta menjaga etika komunikasi di ruang publik.
Diketahui, insiden tersebut terjadi usai pelantikan Direktur RSUD Undata, dr. Jumriani, pada Senin (4/5/2026) di Aula RSUD Undata Palu.
Saat itu, Rian Afdhal berupaya meminta konfirmasi terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan yang diterbitkan drg. HM ketika masih menjabat sebagai Direktur RSUD Undata.
Awalnya percakapan berlangsung normal. Namun, ketika wartawan mencoba menggali informasi lebih lanjut, situasi disebut berubah hingga muncul ucapan bernada penghinaan.
Dia bilang, ‘cari yang berkualitas, jangan itu kau tanya, bodoh,’” ujar Rian.
Dalam percakapan tersebut juga disebut muncul kalimat bernada tekanan seperti “mau berteman atau mau cari masalah”.
Rian mengaku upaya konfirmasi dilakukan setelah beberapa kali mencoba mengatur jadwal wawancara sejak 28 April 2026 terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan tersebut.(AM’oks69)
