Oleh Rastono Sumardi
Namanya Bima. Usianya baru sepuluh tahun.
Namun di pabrik bata yang memerah itu,
usia hanyalah angka yang terbakar matahari.
Tangan kecil yang mestinya menggambar awan di halaman sekolah,
kini menggenggam bata panas,
sekeras takdir yang dipaksakan kepadanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Debu semen menempel di kulitnya,
lebih pekat dari debu mimpi yang perlahan hilang.
Seragam sekolah—kumal, tergantung di sudut ruangan—
menjadi monumen sunyi
atas mimpi yang tertunda entah sampai kapan.
Ayahnya mengangkut karung di kota yang riuh;
ibunya menjahit sisa-sisa waktu agar dapur tetap hidup.
Namun tagihan sewa rumah tak pernah punya belas kasihan.
Meja makan mereka dipenuhi kuitansi,
bukan buku pelajaran.
Maka setiap subuh,
yang memanggil Bima bukan lagi suara guru
tapi mandor pabrik,
dengan nada tajam
seperti alarm yang membangunkan masa dewasa terlalu cepat.
Bima tak tahu apa itu Teorema Pythagoras¹.
Yang ia tahu adalah cara menghitung receh
agar beras tidak habis sebelum akhir minggu.
Ia tak mengenal nama-nama planet,
tapi ia hafal
kerutan lelah di wajah ayah dan bundanya
lebih baik dari hafalan pelajaran manapun.
Pada suatu sore,
ketika langit jingga membasuh pabrik,
Bima bertanya dalam hati:
“Jika kemiskinan adalah garis,
kapankah garis itu patah?”
Tetapi tak ada yang menjawab.
Hanya siluet para pekerja
yang terus bergerak dalam debu—
seakan memberi tahu:
di sini, harapan pun harus bekerja lembur.
Mimpinya sederhana:
selembar ijazah, yang kini terasa seperti bintang jauh.
Di negeri yang mengaku makmur,
biaya hidup terkadang lebih mahal dari hak anak untuk bermimpi.
Tawa teman-temannya yang masih belajar abjad
sesekali lewat di kepalanya—
namun segera lenyap,
terhalang dinding bata yang dingin dan hitam.
Bima adalah potret kecil
dari nilai kemanusiaan yang retak.
Potret dari janji negara
yang masih disandera kemiskinan.
Lalu kita pun bertanya:
Siapa yang akan menjamin masa depan bangsa
jika tunasnya dibiarkan layu
sebelum sempat mekar?
Catatan Kaki
1. Anak Buruh dan Putus Sekolah
Data menunjukkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah berada pada risiko tertinggi putus sekolah. Biaya tidak langsung seperti seragam, transport, dan buku sering lebih menentukan dibanding biaya sekolah formal. Dalam kondisi ekonomi tertekan, anak-anak terpaksa bekerja untuk menambah pendapatan keluarga.
2. Upah Minimum yang Tidak Memadai
Di banyak daerah, UMR/UMP belum menyamai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ketimpangan ini menekan keluarga hingga harus memilih: mempertahankan anak di sekolah, atau mempertahankan asap dapur tetap mengepul. Kedua-duanya penting, namun realitas kemiskinan memaksa prioritas yang pahit.
3. Regulasi dan Pengawasan
Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi, pengawasan di lapangan—khususnya sektor informal—masih lemah. Negara masih belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusi untuk memberikan pendidikan yang gratis, aman, dan bermartabat bagi seluruh anak.
