SUARAUTARA.COM, SIGI, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dibawah kepemimpinan Andi Wulur menyatakan bahwa setiap desa harus memiliki perencanaan pembangunan yang baik serta terarah guna pengelolaan hingga pemanfaatan anggaran Dana Desa (DD).
Hal itu dikatakan Andi Wulur dalam pernyataannya baru-baru ini,
” Perencanaan pembangunan yang ada di desa, harus betul-betul dibuat dengan baik, sedemikian rupa agar terarah“, tegas Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi ini dalam keterangannya, Selasa (19/1/2022) waktu setempat.
Kadis PMD itu menjelaskan, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA). 2022, telah mengatur mengenai alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).
Anggaran dana desa dari APBN, kata dia, alokasinya 40 persen untuk pengentasan kemiskinan skema bantuan langsung tunai, 20 persen untuk pembangunan ketahanan pangan dan 8 persen untuk penangan Covid-19 di Kabupaten Sigi.
Adapun anggaran yang tersisa yaitu 32 persen. Kemudian, di 32 persen itu, di dalamnya masuk alokasi untuk penanganan Stunting, pembangunan kualitas kesehatan keluarga dan SDGs.
Dengan begitu, lanjut Wulur sapaannya, pemerintah desa harus melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan anggaran dana desa, sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, ” Program pembangunan yang diselenggarakan di tingkat desa, harus betul-betul terarah, sesuai dengan alokasinya yang ada,” jelasnya.
Terlebih dari setiap alokasi itu, sambung Wulur, ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah, seiring dengan target pembangunan Nasional. Salah satunya adalah pembangunan ketahanan pangan untuk swasembada pangan, menuju kawasan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Kemudian, padat karya harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan pada fisik, ” Karena salah satu prioritas dari alokasi dana desa adalah penurunan angka kemiskinan juga,” terangnya.
(KominfoSigi/Red)
