Hukum di Wilayah 3T, Kemenag dan PA Ampana Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu di Desa Kabalutan

Rabu, 24 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarautara.com,TOUNA– Sebagai wujud dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tojo Una-Una berkolaborasi dengan Pengadilan Agama (PA) Ampana menyelenggarakan Sidang Isbat Nikah Terpadu di Desa Kabalutan, Kecamatan Walea Kepulauan, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi puluhan keluarga di kepulauan tersebut untuk memperoleh pengakuan negara atas status perkawinan mereka.

Tercatat sebanyak 43 pasangan mengikuti sidang isbat tahap II pada kesempatan tersebut. Selain itu, dalam rangkaian yang sama, sebanyak 62 pasangan lainnya menerima penyerahan Buku Nikah yang merupakan hasil dari sidang tahap I yang telah dilaksanakan pada Mei 2026 lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kemenag Tojo Una-Una, H. Muh. Syahruddin, S.Ag., M.M., menegaskan bahwa pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk memangkas hambatan geografis dan biaya yang selama ini dirasakan oleh warga kepulauan.

“Sidang isbat nikah terpadu ini adalah wujud kehadiran negara hingga ke pelosok kepulauan. Perkawinan yang sah secara agama wajib didukung dengan pencatatan resmi agar hak-hak suami, istri, dan anak-anak terlindungi secara hukum,” ujar H. Muh. Syahruddin.

Buku Nikah yang diterbitkan melalui sidang isbat ini memiliki peran vital sebagai bukti sah untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta kelahiran anak, layanan kesehatan BPJS, hingga hak waris dan urusan keperdataan lainnya.

Data Kemenag Tojo Una-Una menunjukkan saat ini masih terdapat 789 pasangan yang belum memiliki Buku Nikah, dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Menanggapi hal tersebut, pihak Kemenag berharap adanya sinergi dan alokasi anggaran yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah agar program ini dapat terus menyasar pasangan yang membutuhkan.

Masyarakat Desa Kabalutan menyambut positif layanan terpadu ini. Bagi warga, kehadiran majelis hakim ke lokasi secara langsung memberikan efisiensi yang luar biasa, baik dari segi waktu maupun biaya perjalanan yang biasanya harus dikeluarkan untuk mencapai pusat pemerintahan di Ampana.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju masyarakat Tojo Una-Una yang tertib administrasi, religius, maju, serta sejahtera.

Pewarta : Agung

Berita Terkait

Dugaan Pelanggaran UU ITE, Konten “Orang Hilang” Bergambar Bupati Buol Masuk Polda Sulteng
Lagi Sengketa Tanah Maahas Berujung Pengaduan Polisi Steven Lianto Laporkan Dugaan Penyerobotan
PWI Pusat dan Provinsi Sulteng  Nyatakan 18 Wartawan Kompeten Sekaligus UKW di Banggai Resmi Berakhir
Dari Pantai Sedulur untuk Masa Depan: TNI Tanam 1.500 Mangrove Bersama Rakyat
Putusan MA Telah Inkracht Ahli Waris Salim Albakar Siapkan Laporan ke PTUN hingga Bareskrim soal Sengketa Lahan Tanjung Sari
Bupati Banggai Amirudin Resmikan Kantor Desa Singkoyo Guna Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Gandeng DSLNG Kaban BPBD Banggai Rifai Mahiwa Terus Perkuat Ketangguhan Bencana di Desa Uso ​
UKW Banggai Berlanjut Hari Kedua Erupsi Anak Krakatau Sempat Ganggu Kedatangan Penguji Dewan Pers

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:04 WITA

Dugaan Pelanggaran UU ITE, Konten “Orang Hilang” Bergambar Bupati Buol Masuk Polda Sulteng

Rabu, 9 September 2026 - 19:27 WITA

Lagi Sengketa Tanah Maahas Berujung Pengaduan Polisi Steven Lianto Laporkan Dugaan Penyerobotan

Rabu, 9 September 2026 - 16:56 WITA

PWI Pusat dan Provinsi Sulteng  Nyatakan 18 Wartawan Kompeten Sekaligus UKW di Banggai Resmi Berakhir

Rabu, 9 September 2026 - 12:27 WITA

Dari Pantai Sedulur untuk Masa Depan: TNI Tanam 1.500 Mangrove Bersama Rakyat

Rabu, 9 September 2026 - 10:04 WITA

Putusan MA Telah Inkracht Ahli Waris Salim Albakar Siapkan Laporan ke PTUN hingga Bareskrim soal Sengketa Lahan Tanjung Sari

Berita Terbaru