(Oleh : Subagio Manggopa, S.Pd)
Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Manado
Terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menandai babak baru dalam tata kelola kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Regulasi ini tidak sekadar mengatur mekanisme pengangkatan kepala sekolah, tetapi juga membuka ruang keadilan yang lebih luas bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tampil sebagai pemimpin satuan pendidikan. Sebuah langkah progresif yang patut dibaca sebagai keberanian negara menggeser paradigma lama: dari status ke kompetensi.
Selama ini, jabatan kepala sekolah kerap dipersepsikan sebagai domain eksklusif guru PNS. Seolah-olah profesionalisme dan kapasitas kepemimpinan melekat pada status administratif tertentu. Padahal, realitas pendidikan hari ini justru menunjukkan sebaliknya. Banyak guru P3K tumbuh sebagai pendidik profesional yang tidak hanya tangguh di ruang kelas, tetapi juga adaptif terhadap perubahan, terbuka pada inovasi, dan siap memimpin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta penting yang tidak bisa diabaikan adalah semakin banyak guru P3K yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)—sebuah proses seleksi dan pendidikan yang ketat, terukur, dan berbasis standar nasional. PPG bukan sekadar formalitas, melainkan ruang pembentukan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang utuh. Dari sini lahir guru-guru yang terbiasa bekerja berbasis data, refleksi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
Jika ditelisik lebih jauh, guru P3K lulusan PPG justru hadir dengan spektrum kompetensi yang sangat relevan dengan tantangan kepemimpinan sekolah masa kini. Dalam hal penguasaan teknologi informasi, misalnya, mereka relatif unggul. Penggunaan Learning Management System, asesmen digital, pengolahan data hasil belajar, hingga pemanfaatan aplikasi pendidikan bukan lagi hal baru. Modal ini penting bagi kepala sekolah di era digitalisasi tata kelola pendidikan, ketika administrasi, pelaporan kinerja, dan layanan pembelajaran semakin berbasis teknologi.
Dari sisi manajerial, proses PPG membentuk guru sebagai perancang dan pengelola pembelajaran, bukan sekadar pelaksana. Mereka terbiasa menyusun perencanaan berbasis kebutuhan peserta didik, bekerja dalam tim, serta melakukan evaluasi program secara berkelanjutan. Pola kerja ini sejatinya identik dengan tugas kepala sekolah: mengelola sumber daya, mengambil keputusan berbasis evidensi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak pada peningkatan mutu belajar.
Dalam konteks kepemimpinan pembelajaran, guru P3K lulusan PPG memahami betul bahwa sekolah bukan sekadar institusi administratif, melainkan ruang tumbuh peserta didik. Mereka akrab dengan konsep diferensiasi pembelajaran, asesmen diagnostik, penguatan karakter, dan implementasi kurikulum yang kontekstual. Kepala sekolah dengan latar belakang seperti ini tidak akan berhenti pada urusan berkas dan laporan, tetapi mampu menjadi instructional leader—pemimpin yang memberi arah, teladan, dan dukungan nyata bagi guru-gurunya.
Tidak kalah penting, banyak guru P3K melewati proses seleksi panjang dan kompetitif. Pengalaman ini membentuk mentalitas profesional: tangguh, terbiasa dievaluasi, dan siap bekerja dengan target kinerja yang jelas. Karakter semacam ini sangat dibutuhkan untuk memimpin sekolah yang tengah menghadapi tuntutan perubahan cepat, keterbatasan sumber daya, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, dengan demikian, bukanlah kebijakan yang “melonggarkan syarat”, melainkan kebijakan yang meluruskan arah. Bahwa kepemimpinan sekolah harus ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan rekam jejak profesional—bukan semata-mata status kepegawaian. Ketika peluang dibuka secara setara, kompetisi akan berjalan sehat, dan sekolah-sekolah akan dipimpin oleh figur terbaik.
Pada akhirnya, mutu pendidikan tidak ditentukan oleh apakah kepala sekolah berstatus PNS atau P3K, tetapi oleh sejauh mana ia mampu menggerakkan guru, membangun budaya belajar, dan menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Regulasi sudah membuka pintu. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan jujur, objektif, dan berorientasi pada kualitas.
Karena sekolah yang baik lahir dari kepemimpinan yang tepat—dan kepemimpinan yang tepat hanya mungkin terwujud ketika orang yang tepat ditempatkan di kursi yang tepat.***
