Touna, Suarautara.com – Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menuai polemik tajam. Dari total 105 peserta yang mengikuti seleksi tahap satu masih 52 orang yang dinyatakan tidak lolos seleksi ditahap dua Karen tidak mendapat formasi
Namun, pengangkatan tersebut justru memunculkan dugaan kuat adanya kejanggalan dan praktik tidak transparan.
Informasi yang dihimpun media ini mengungkap bahwa sebagian dari 89 nama yang diangkat sebagai PPPK diduga bukan berasal dari kalangan tenaga honorer yang seharusnya menjadi prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, beberapa nama yang lolos disebut-sebut berprofesi sebagai pegawai bank, satpam BNI, sopir rental, penjual kue, hingga kurir. Mereka diduga tidak pernah menjalankan tugas sebagai honorer di instansi pemerintahan, namun justru berhasil lulus seleksi PPPK.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan peserta seleksi lainnya. Terlebih, 52 peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi secara sah dan memenuhi persyaratan justru tidak lulus tanpa penjelasan yang memadai.
“Ini jelas tidak adil. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, ikut seleksi sesuai aturan, tapi malah tidak diangkat. Sementara yang tidak pernah terlihat di sekolah, bisa tiba-tiba diangkat,”ungkap salah satu peserta seleksi yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, dugaan keterlibatan pihak sekolah dalam memberikan rekomendasi juga menjadi sorotan.
Sejumlah pihak mempertanyakan integritas sekolah-sekolah yang memberikan surat dukungan terhadap nama-nama yang akhirnya dinyatakan lulus.
Masyarakat dan para peserta yang merasa dirugikan mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait, segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses seleksi ini. Mereka menuntut adanya transparansi, audit data, dan jika perlu, pengusutan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan manipulasi.
“Kalau ini benar, sangat mencoreng integritas rekrutmen ASN. Pemerintah pusat harus turun tangan,” kata seorang tokoh masyarakat di Touna.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BKD Touna maupun dinas pendidikan setempat.**”
