SUARAUTARA.COM,MINAHASA-Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP. didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S. menerima kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam rangka rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Kabupaten Minahasa.Kamis (11/05/2025)
Rapat koordinasi dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, dengan fokus pada langkah cepat tanggap darurat, evaluasi kerusakan, serta strategi pemulihan dan mitigasi bencana.
Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, sekaligus penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah, antara lain: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Denny Mangala, M.Si., mewakili Gubernur Sulawesi Utara; Deputi 3 BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, Deputi 4 BNPB, Jarwansa, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P., Tenaga Ahli dan Korspri Kepala BNPB.
Turut hadir pula unsur Forkopimda dan perangkat daerah Kabupaten Minahasa: Ketua DPRD Minahasa, Kapolres Minahasa, Dandim 1302 Minahasa, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano, Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa beserta jajaran OPD terkait, PPK Operasi dan Pemeliharaan 3 Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Manager PLN NP – UP Minahasa.
Kepala BNPB menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana.
Sementara itu, Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung dari BNPB dan menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menangani bencana secara menyeluruh, cepat, dan terukur.
“Kami pastikan seluruh sumber daya daerah dikerahkan. Penanganan pasca banjir akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan koordinasi lintas sektor,” ujar Bupati RD.
Kegiatan ditutup dengan serah terima bantuan logistik kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam situasi bencana.(ara)
