SUARAUTARA.COM,Minahasa-Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy skema Junior Operator.Senin (19/5/2025)
Kegiatan ini bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP KOMINFO) Manado, serta difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa.
Pelatihan yang dilaksanakan di Ruang Diskomdigi Minahasa ini diikuti oleh operator ASN dan THL dari seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa, serta staf teknis Dinas Komdigi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati, Jhoni Tendean, SP, MAP, mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi.
Dalam sambutannya, Tendean menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya dalam profesionalisme dan efisiensi kerja.
“Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap terbentuk aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis dan manajerial, tetapi juga berintegritas tinggi dan memiliki etika profesi yang kuat. SDM unggul adalah kunci keberhasilan transformasi layanan publik,” tegasnya.
Kepala Dinas Komdigi Minahasa, Maya Kainde, SH, MAP, dalam arahannya mendorong seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan secara maksimal. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis daerah untuk mempercepat digitalisasi birokrasi.
“Peserta harus serius. Hasil pelatihan ini akan menentukan kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat. Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi investasi peningkatan kinerja aparatur,” ujar Kainde.
Kepala BPSDMP KOMINFO Manado melalui Plt. Kasubbag Umum, Irfan Suhanta, ST, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa atas komitmen dan dukungan terhadap program DTS. Ia menekankan bahwa kerja sama ini menjadi contoh sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan SDM digital.
Pelatihan DTS Junior Operator ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan, termasuk peningkatan literasi digital, penggunaan aplikasi pelayanan publik, serta etika digital dalam pelayanan.(ara)
