SUARAUTARA, BOLTIM – Direktur Bidan Intelijen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Andy Riyadhi pertanyakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dipinjam pakai oleh Kepala Syahbandar Kotabunan, Cristian W Egam disulap plat nomornya menjadi plat hitam.
Mobil yang diduga disulap plat nomornya oleh Kepala Syahbandar tersebut jenis mitsubishi doble cabin warna putih dengan plat nomor awal (merah) DB 8186 N dan diganti menjadi plat hitam dengan nomor Plat yang sama yaituh DB 8186 N.
Seharusnya untuk mengganti plat nomor milik pemkab Boltim harus melalui prosedur, namun diduga pihak Kepala syahbandar melakukan itu dengan sengaja tampa melalui prosedur yang jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebenarnya penggunaan atau merubah plat kendaraan dari merah ke plat hitam oleh pejabat yang bersangkutan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan permohonan ke Dirlantas atas rekomendasi dari Dir Intelkam Polda Sulut dengan melampirkan Fisik Kendaraan, FC BPKB, FC STNK dan SK jabatan yang ditandatangani oleh Bupati atau gubernur
Sesudah itu nantinya akan keluar STNK khusus dan plat nomor ksusus, sementara itu untuk pejabat boltim yang menggunakan STNK khusus dan plat nomor khusus ada kodenya huruf terakhit di plat tersebut, yaituh dengan kode huruf akhir PN.
Apabila pemilik kendaraan kedapatan menggunakan pelat nomor yang tidak resmi alias palsu, maka dapat ditindak oleh pihak kepolisian dengan dasar undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Pada peraturan-peraturan di atas apabila terbukti sang pemilik kendaraan menggunakan nomor yang tidak sah dikeluarkan pihak kepolisian dapat didenda dengan maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan, tegas Riyadhi
Sementara itu Kepala Syahbandar kotabunan Cristian W Egam saat dikonfirmasi melalui pesan singkan Whatsapp kamis malam (13/10) jam 18.30 terkait persoalan diatas tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan.
(Rinto)
